Ekonom Faisal Basri mengajak rakyat Indonesia untuk melawan praktik KKN para oligark.
Hal ini harus dilakukan usai 75 pegawai KPK yang dikenal berintegritas dinonaktifkan dengan modus Tes Wawasan Kebangsaan.
"Ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligark," tulis Faisal melalui akun Twitter @FaisalBasri, Selasa (11/5/2021).
Ayo kita mulai dari sekarang melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme menggembosi para oligark.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) May 11, 2021
Faisal pun membeberkan beberapa cara untuk mewujudkannya.
"Jangan beli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka: jual segera," tulis Faisal.
1. Jangan beli saham perusahaan yang dikuasai oligark dan sarat dengan praktik KKN. Kalau masih punya saham mereka: jual segera.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) May 11, 2021
Selain tidak membeli saham yang dikuasai para oligark, Faisal juga mengajak rakyat untuk memboikot bank-bank BUMN maupun bank non-BUMN yang terus membiayai perusahaan mereka.
"Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu," tulisnya.
2. Kita boikot bank-bank BUMN maupun non-BUMN yang masih dan akan terus membiayai perusahaan para oligark, terutama perusahaan tambang batu bara yang sangat tidak ramah lingkungan. Saya akan mulai dari diri saya sendiri dengan menarik seluruh uang yang ada di bank-bank itu.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) May 11, 2021
Faisal sadar langkah di atas akan membuat susah. Namun, begitulah risiko dari perjuangan.
"Hidup kita mungkin akan lebih susah. Namun, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan," tulisnya.
Hidup kita mungkin akan lebih susah. Namun, tak ada perjuangan tanpa pengorbanan.
— Faisal Basri (@FaisalBasri) May 11, 2021
Faisal mengatakan, gerakan ini harus gencar dilakukan hingga Presiden Joko Widodo mengambil sikap atas persoalan yang dialami KPK kini.