The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

DPR Dorong Warga Berani Lapor Jika Ada Penyelewengan Bansos
Ilustrasi: Seorang warga membawa paket bantuan sosial (bansos) yang dibagikan secara simbolis di Rumah Sakit Bhayangkara, Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (30/7/2021). (ANTARA FOTO/Arnas Padda)
News

DPR Dorong Warga Berani Lapor Jika Ada Penyelewengan Bansos

Sabtu, 31 Juli 2021 10:55 WIB 31 Juli 2021, 10:55 WIB

INDOZONE.ID - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendorong kepada warga agar berani melapor jika ada penyelewengan terkait bantuan sosial bansos yang terus disalurkan pemerintah.

“Hal yang penting menurut saya adalah mendorong keberanian warga untuk melaporkan adanya penyelewengan bantuan sosial itu,” kata Ace Hasan di Jakarta, Jumat (30/07), seperti dilansir Antara.

Dia juga mengatakan bahwa perlu ada sosialisasi kepada warga penerima bansos bahwa uang serta bantuan itu adalah hak mereka.

"Tidak ada potong memotong oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan aparat untuk kepentingan apapun," katanya.

Selain itu, ia juga menyebut bahwa sebenarnya Kementerian Sosial (Kemensos) sudah melakukan kerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memastikan bantuan itu tidak disunat.

Kami juga sudah beberapa kali menyampaikan kepada Kemensos soal perlunya pengawasan bagi penyaluran bansos itu, katanya.

Menurutnya, yang perlu diperbaiki adalah mekanisme penyalurannya agar bansos dapat langsung diterima warga dibanding proses penyaluran secara kolektif yang rawan penyelewengan. Ia mengatakan masih menemukan praktek penyaluran bantuan sosial tunai (BST) dikumpulkan di kantor sesa atau kelurahan dan tidak diantar langsung ke rumah warga.

“Jika proses penerima bantuan sosial dikumpulkan melalui kantor desa atau dikolektifkan oleh aparat di tingkat bawah, maka potensi ‘pemotongannya’ sangatlah rawan,” ujarnya.

Menanggapi pungli bansos yang ditemukan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini di Kota Tangerang, Banten pada Rabu (28/7) lalu, Ace sangat menyesalkan hal itu dan meminta temuan tersebut diusut tuntas.

“Harus diusut dengan tuntas pelaku pemotongan bansos tunai tersebut. Apalagi kalau dana bansos itu dipotong oleh oknum petugas pendamping yang memang ditugaskan oleh Kemensos sendiri,” tegasnya.

Sebelumnya, pada Rabu (28/7) Mensos Tri Rismaharini telah meminta masyarakat penerima bansos di antaranya Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako untuk menolak jika dimintai pungutan dalam bentuk apapun.

"Tolong bantu kami untuk mengetahui apakah ada pemotongan atau tidak, kalau gini-gini terus tidak bisa selesai urusannya dan kapan warga mau bisa sejahtera," kata Risma.

TAG
Zal
Zal

Zal

Editor

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US