Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan pemerintah harus memastikan keselamatan WNI yang menjadi anak buah kapal (ABK) Indonesia di kapal ikan berbendera China, dan menginvestigasi dugaan pelanggaran HAM yang terjadi atas kematian 3 WNI yang kemudian dilarung ke laut.
“Meski sudah ada penjelasan dari KBRI Beijing bahwa pihak perusahaan katanya ikuti standar praktik kelautan internasional saat melarung 3 WNI yang meninggal, pemerintah harus melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap masalah ini," ungkap Sukamta dalam keterangannya, Jumat (8/5/2020).
Bahkan saat ini, terdapat 15 ABK WNI yang turun di Busan dan minta bantuan lembaga penegak hukum di Korea Selatan. Hal tersebut menurut Sukamta mengindikasikan ada tindakan eksploitasi yang terjadi.
"Sebagai negara yang berdaulat, Indonesia harus melindungi WNI di manapun berada. Kita perlu pastikan apa yang sesungguhnya terjadi, pihak Interpol bisa dilibatkan untuk melakukan investigasi," ungkapnya.
"Jika nantinya terbukti ada unsur pelanggaran HAM terhadap para ABK dengan dieskploitasi apalagi hingga menyebabkan kematian, pemerintah harus melayangkan nota protes kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahan kapal tersebut," tambah Sukamta.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga meminta agar pemerintah juga memastikan hak-hak TKI khususnya dalam kasus meninggalnya 3 ABK WNI ini dapat tertunaikan baik gaji, pesangon dan juga asuransi dari pihak perusahaan.
"Mereka bekerja jauh dari tanah air untuk menghidupi keluarga. Jangan sampai keluarga hanya menerima berita kematian tanpa mendapatkan hak-hak dari perusahaan yang bisa digunakan untuk menyambung hidup keluarga," tutupnya.
