Indonesia saat ini menduduki posisi kedelapan dari 120 negara pengirim pasukan penjaga perdamaian PBB, dengan jumlah 2.920 personnel per 31 Oktober 2019.
Indonesia ingin mempertahankan posisinya sebagai 'top 10' pengirim pasukan perdamaian (peacekeeping operations/PKO) PBB tahun depan.
"Tahun depan yang tetap akan menjadi program prioritas nasional adalah mempertahankan posisi di 10 besar. Caranya dengan membangun pengiriman pasukan yang bukan hanya dari segi kuantitasnya besar, tetapi juga berkualitas," kata Direktur Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata Kementerian Luar Negeri Grata Endah Werdaningtyas dalam temu media di Jakarta, Senin (16/12).
Pengiriman personnel keamanan yang berkualitas dinilai dapat menjadi jawaban atas semakin besarnya tantangan yang dihadapi PKO.
Berkembangnya ancaman asimetris mengharuskan pasukan PKO memiliki kesadaran berdasarkan situasi yang dihadapi di lapangan, perlindungan terhadap warga sipil, serta tanggapan atas ancaman yang berasal dari non-negara termasuk penanggulangan terorisme.
Indonesia juga menginisiasi kerja sama pengerahan bersama (co-deployment) pasukan perdamaian dengan beberapa negara seperti Ethiopia dan Australia.
Kerja sama ini dilakukan guna merespons turunnya jumlah anggaran pemeliharaan perdamaian PBB dari berbagai negara donor untuk membiayai pengiriman pasukan.
