Anggota Komisi VI DPR, Nevi Zuairina meminta kepada pemerintah untuk lebih selektif lagi memilih proyek infrastruktur yang digarap agar dampak ekonomi maupun sosialnya bisa berimbas ke masyarakat kelas ekonomi bawah.
Menurut Nevi, pemerintah seharusnya bisa melakukan pembangunan infrastruktur yang bukan saja padat modal, melainkan lebih ke padat karya supaya masyarakat ekonomi rendah ikut menerima manfaatnya.
"Dampak positif pembangunan infrastruktur yang digenjot pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi selama infrastruktur itu dibangun belum terasa hingga saat ini. Pertumbuhan Ekonomi tidak beranjak di angka sekitar 5%," ujar Nevi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (18/2/2020).
Tak hanya itu, Nevi juga meminta kepada Presiden Jokowi agar di periode kedua ini, pemerintah tidak terlalu banyak membuka utang untuk pembangunan infrastruktur.
"Saya meminta pemerintah untuk melihat kemampuan keuangan negara dalam pembangunan infrastruktur. Meskipun infrastruktur bermanfaat dalam jangka panjang, sebaiknya pemerintah mengukur kembali kemampuan anggaran agar tidak terus berhutang untuk pembangunan infrastruktur yang berisiko menimbulkan masalah lainnya," tuturnya.
Ia juga mempertanyakan rencana pemerintah untuk membentuk Holding BUMN Karya. Menurutnya, jika Holding BUMN Karya terbentuk, maka keikutsertaan perusahaan BUMN dalam menggarap proyek pemerintah menjadi terbatas, karena hanya induk dari holding yang kelak bisa ikut tender proyek pemerintah.
"Sebagai konsekuensi yang sudah dipahami bersama, salah satu dampak dari pembentukan holding infrastruktur adalah anggota holding tidak bisa mengikuti tender proyek infrastruktur. Karena hukumnya, setiap proyek yang dilelang hanya satu BUMN saja yang bisa ikut. Itupun melalui penugasan dari induk holdingnya," pungkasnya.
