Pemerintah disebut bakal mengeluarkan Peraturan Presiden serta Instruksi Presiden (Inpres) untuk pelaksanaan social safety net, serta larangan mudik Lebaran 2020 untuk memutus penularan wabah virus corona (Covid-19).
Pada Rapat Terbatas, Senin (30/3/2020), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar dilakukan kajian komprehensif terkait dampak ekonomi jika kebijakan larangan mudik diberlakukan.
Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi (Marves), Jodi Mahardi, sempat menyampaikan, presiden memberikan waktu efektif selama dua hari agar kementerian terkait melakukan kajian tersebut. Presiden, kata dia, menginginkan agar kebijakan tersebut bisa segera dieksekusi untuk mempersempit penyebaran wabah Covid-19 di Indonesia.
Jodi pun membenarkan ucapannya ketika dikonfirmasi Indozone, Selasa ini. Menurutnya, jika merujuk pada pernyataan Jokowi kemarin, Perpres dan Inpres itu akan diterbitkan besok, Rabu (1/4/2020).
"Iya, kemungkinan besok ya (penerbitan Perpres dan Inpres). Presiden meminta dilakukan kajian kembali bagaimana mitigasi dari sisi ekonomi, khususnya kepada masyarakat yang terdampak karena sebagian besar yang mudik ini adalah pekerja sektor informal yang kehilangan pendapatannya di Jakarta. Khususnya bagaimana kesiapan jaring pengaman sosial yang akan diberikan," ujar Jodi, Selasa (31/3/2020).
Adapun Juru Bicara Menteri Perhubungan, Adita Irawati, juga menyampaikan Kementerian Perhubungan telah menyiapkan skenario pelaksanaan pelarangan mudik Lebaran, ketika nantinya kebijakan pelarangan mudik tersebut diputuskan Presiden.
Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, juga bakal memaparkan skenario pelarangan mudik, Selasa ini pukul 11.00 WIB.
