Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera melakukan perbaikan-perbaikan bangunan baik milik pemerintah dan fasilitas publik lainnya, yang rusak akibat aksi unjuk rasa di Papua dan Papua Barat.
Kerusakan terjadi di Papua terjadi pada Gedung Bea Cukai, Kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor KPU Papua, bangunan bengkel workshop bagi para penghuni lapas Kelas II Abepura serta ratusan kios dan rumah penduduk.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono telah melakukan kunjungan ke Jayapura, Papua, Selasa (3/9) dan menegaskan paling tidak, untuk bangunan pemerintah yang rusak akan direkonstruksi dengan perkiraan anggaran sebesar Rp100 miliar yang berasal dari APBN.
Sementara, kata Basuki, untuk kios dan rumah penduduk yang rusak akan menggunakan dana stimulan yang berasal dari anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Presiden," katanya.
Aksi massa terjadi di Papua dan Papua Barat setelah adanya aksi di rasime di Asrama Papua Surabaya. Masyarakat di timur Indonesia tersebut, marah pada rasisme yang dilakukan beberapa orang serta oknum aparat, yang dipicu karena adanya tuduhan perusakan tiang bendera.
