Tahun 2030, Indonesia dikatakan akan mendapatkan bonus demografi, yaitu penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan penduduk usia tidak produktif.
Dalam berbagai kesempatan bonus demokrasi itu kerap dibanding-bandingkan dengan negara-negara lain yang mengalami "aging people", yaitu ketika jumlah penduduk usia tidak produktifnya lebih banyak daripada penduduk usia produktif.
Hasto Wardoyo selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa bonus demografi merupakan keberhasilan dari program keluarga berencana yang dicanangkan sejak 1971. Bonus ini muncul karena tingkat fertilitas dan mortalitas yang menurun, begitu juga kematian ibu dan bayi dalam persalinan.
Di sisi lain, jumlah penduduk usia produktif yang banyak dapat mnejadi bencana demografi apabila tidak dipersiapkan dan diantisipasi.
Sekretaris Jenderal Kementerian Wardoyegeri Hadi Prabowo mendorong BKKBN untuk menyusun desain besar kependudukan yang bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia.
"Pengendalian kependudukan diserahkan ke pemerintah daerah. Karena itu perlu ada desain besar pengendalian kependudukan," ungkapnya.
Hadi menilai bahwa desain besar pengendalian kependudukan sudah ada, selanjutnya Kementerian Dalam Negeri yang akan memberikan panduan kepada pemerintah daerah. Ia berharap pembangunan keluarga dan pengendalian kependudukan bisa dimasukkan dalam salah satu indikator capaian kinerja pemerintah.
Hasto sendiri mengatakan jika desain besar pengendalian kependudukan sangat penting untuk menyusun strategi dalam memetik bonus demografi.
"Bonus demografi tidak akan bisa dipetik kalau tidak dipersiapkan meskipun proporsi usia produktif meningkat," tuturnya.
Hasto mengungkapkan jika bonus demografi yang akan dipetik oleh Indonesia menghadapi tantangan yang serius. Tantangan pertama menurut Hasto ialah bonus demografi yang tidak merata di setiap provinsi di Indonesia.
Ia menyebutkan jika ada anomali bonus demografi di beberapa provinsi. Karena itu perlu kajian mendalam untuk mengantisipasi anomali yang ada di provinsi-provinsi tersebut. Hal ini karena masing-maisng provinsi memiliki karakter yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kajian yang akan dilakukanpun harus berbeda, baik di tingkat kabupaten/kota juga bisa berbeda.
"Kajian di setiap provinsi, setiap kabupaten/kota penting dilakukan untuk mengantisipasi tantangan bonus demografi yang tidak merata," tuturnya.
Tantangan bonus demografi selanjutnya ialah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. Hasto mengatakan perlu ada upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pemenuhan gizi keluarga.
