Mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun mengungkapkan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah melakukan kudeta di dalam tubuh Partai. Dimana peristiwa itu terjadi saat Anas Urbaningrum yang kala itu menjadi Ketua Umum terseret masalah hukum.
Awalnya, kata Jhoni, Anas terpilih sebagai ketua umum secara demokratis pada Kongres II di Bandung tahun 2010, namun pada perjalanannya Anas Urbaningrum tersandung masalah hukum.
Dimana SBY yang ketika itu menjabat sebagai ketua dewan pembina dan Presiden RI mengambil kekuasaan Anas yang belum terjerat status tersangka. SBY membentuk presidium sebagai ketua dan Anas sebagai wakil ketua.
"SBY selaku ketua dewan pembina Partai Demokrat dan juga Presiden RI mengambil kekuasaan Anas Urbaningrum dengan cara membentuk presidium dimana ketuanya SBY, wakil ketua Anas Urbaningrum yang tidak memiliki fungsi lagi menjalankan roda partai Demokrat sebagai Ketum," ujar Jhoni dalam keterangan video yang diterima, Senin (1/3/2021).
Menurut Jhoni, langkah yang dilakukan oleh SBY adalah sebuah upaya kudeta Partai Demokrat.
"Inilah kudeta yang pernah terjadi di Partai Demokrat," tuturnya.
Setelah Anas Urbaningrum menjadi tersangka, terjadilah KLB pertama atau Kongres III Partai Demokrat di Bali tahun 2013 untuk melanjutkan kepemimpinan Anas Urbaningrum hingga 2015. Kata Jhoni, saat itu SBY mengatakan hanya akan meneruskan sisa kepemimpinan Anas Urbaningrum.
"Sehingga saya, Jhoni Alen Marbun, diperintahkan oleh SBY untuk membujuk Marzuki Alie yang saat itu menjabat ketua DPR RI untuk tidak maju sebagai kandidat Ketua Umum Partai Demokrat. Padahal, pada Kongres II 2010 memperoleh suara kedua terbesar setelah Anas Urbaningrum," jelasnya.
Baca Juga: MUI Tegaskan Kearifan Lokal Tidak Bisa Dijadikan Dalih Pelegalan Miras
Lalu dia melanjutkan, pada Kongres IV tahun 2012 di Surabaya, SBY dianggap melakukan rekayasa jalannya kongres agar menjadi calon tunggal. Jhoni menganggap SBY sudah mengingkari janjinya sendiri dan kepada para kader Partai berlambang Mercy ini.
"Yang paling mereshkan, para ketua DPD dan DPC seluruh Indonesia adalah membuat aturan organisasi yang mengamputasi hak DPD dan DPC dengan mengambil mengambil iuran anggota fraksi DPRD provinsi dan kabupaten/kota untuk sebagian disetor ke DPP dan hak-hak penentuan kepala daerah tanpa ada pertanggungjawaban," ucap Jhoni.
Selain itu, Kongres V pun dituding Jhoni sebagai hasil rekayasa SBY. Dimana Kongres ditata tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya yakni pembahasan dan tata tertib acara tidak dilakukan, di mana salah satu isinya membahas syarat dan tata cara pemilihan ketua umum.
"Semestinya seluruh peserta Kongres memiliki hak bicara. Padahal hak suara hanya digunakan pada saat pemilihan Ketua Umum atau perbedaan pendapat. Selanjutnya, SBY mendesign seluruh ketua-ketua DPD seluruh Indonesia untuk medeklarasikan AHY sebagai ketua umum. Itulah yang mereka sebut aklamasi," pungkasnya.
