Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berterima kasih atas keputusan pemerintah khususnya Presiden Joko Widodo yang tidak merestui kepengurusan Demokrat ilegal hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang.
"Atas nama segenap pimpinan, pengurus, kader dan simpatisan partai Demokrat di seluruh Indonesia, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo," kata AHY melalui konfrensi pres yang disiarkan melalui livestreaming Youtube, Rabu (31/3/2021).
AHY menilai Jokowi telah menunaikan janji pemerintah untuk menegakkan hukum dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya dalam kasus KLB yang ilegal dan inkosntitusional ini.
Kemenkumham memutuskan menolak SK Kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko yang merupakan hasil KLB di Deli Serdang.
Pemerintah menilai KLB tersebut belum melengkapi sejumlah dokumen, sehingga akhirnya ditolak.
"Dari hasil pemeriksaan dan atau verifikasi terhadap seluruh kelengkapan dokumen fisik, sebagaimana yang dipersyarakatkan masih ada beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi. Antara lain perwakilan DPD, DPC, tidak disertai mandat ketua DPC dan DPC. Dengan demikian, pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB Deli Serdang tanggal 5 Maret ditolak," kata Menkumham Yasonna Laoly, Rabu (31/3/2021).
Dengan keputusan ini, maka saat ini kepengurusan Demokrat yang sah masih di bawah kepempimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kepengurusan Partai Demokrat pimpinan Moeldoko sendiri resmi didaftarkan ke Kemenkumham pada pertengahan Maret 2021.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Demokrat kubu Moeldoko, Max Sopacua mengatakan akan mengajukan gugatan PTUN jika Kemenkumham tidak mengesahkan Kepengurusan Partai Demokrat Versi KLB.
Pernyataan ini berbeda dengan Jubir DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Ilal Ferhard yang mengatakan akan menerima dengan lapang dada apapun hasil Kemenkumham, sesuai arahan Moeldoko.
