KSP Pastikan UU Ciptaker Transparan: Pemerintah Ingin Masyarakat Sejahtera

- Sabtu, 17 Oktober 2020 | 13:43 WIB
Massa dari buruh dan mahasiswa melakukan aksi menolak RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)
Massa dari buruh dan mahasiswa melakukan aksi menolak RUU Cipta Kerja di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (16/7/2020). (INDOZONE/Arya Manggala)

Kantor Staf Presiden (KSP) mengklaim tidak ada yang ditutup-tutupi dalam hal penggodokan hingga disahkannya Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law. Sejatinya KSP menyebut pemerintah hanya ingin membuat masyarakat sejahtera.

Hal tersebut diungkapkan oleh Tenaga Ahli Utama KSP, Ade Irfan Pulungan dalam sebuah diskusi yang disiarkan secara live melalui radio. Dalam kesempatan itu, Ade Irfan menyebut pemerintah maupun DPR sudah bersifat transparan dalam hal ini.

"Dari sekian publik yang ingin tahu ini seperti tertutup, tidak transparan, ada kesalahan prosedural. Kita terkadang selalu mengkoreksi hal itu di akhir dan terkesan (tidak) mau melihat di awal," kata Ade Irfan, Sabtu (17/10/2020).

"Saya memastikan UU ini disampaikan secara transparan di DPR, media di DPR ada, TV kanal DPR, tv parlemen ada. Setiap itu disiarkan di tv parlemen tinggal keinginan kita saja mau mencermati perkembangan ini atau tidak, itulah problemnya," sambungnya.

Dia menyebut dengan dibuatnya UU ini, pemerintah memiliki tujuan ingin mensejahterakan masyarakat Indonesia. Atas dasar itulah DPR mengesahkan UU tersebut.

"Yakinlah pemerintah nggak akan tinggal diam atau membuat masyarakat tidak nyaman, pemerintah pasti berkeinginan membuat masyarakat lebih sejahtera. Yakin dan percaya pemerintah nggak akan bertentangan dengan masyarakat maupun belum bisa memuaskan," kat Ade Irfan.

Lebih jauh dia mengatakan UU Ciptaker yang merupakan inisiatif dari pemerintah ini bertujuan untuk membuat Indonesia lebih maju. Sebab, dia mengklaim saat ini Indonesia masih kalah dengan negara-negara lain dalam hal pembangunan negara.

"Di Asia Tenggara kita sangat ketinggalan dalam sektor pembangunan negara, infrastrukturnya. Inilah yg harus kita rumuskan supaya pembangunan berjalan dan investasi berjalan," pungkas Ade Irfan.

 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X