Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf meminta KPK untuk mengusut tuntas kasus korupsi bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh Menteri Sosial Juliari Batubara. KPK diminta untuk mengusut kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.
"Kami meminta KPK untuk menyelidiki dan mengungkap secara menyeluruh kasus korupsi ini. Usut tuntas hingga ke akar-akarnya. Karena saya meyakini bahwa (korupsi) ini melibatkan pihak yang lebih luas lagi", kata Bukhori dalam acara PKS Legislative Corner (PLC) melalui platform virtual Zoom, Jumat siang, (11/12/2020).
Bukhori juga menjabarkan beberapa masalah yang ada di setiap Kementerin dan Lembaga (K/L) yang dinilai telah membuka peluang untuk korupsi.
Ada dua persoalan mendasar yang disoroti Bukhori. Pertama, dari sisi hulu, problem muncul saat menteri menunjuk pejabat pembuat komitmen (PPK). PPK ini yang nantinya membuat kesepakatan dengan mitra pelaksana program, yang dalam praktiknya, mereka sering menunjuk rekanan sendiri tanpa adanya proses lelang/tender.
Kemudian yang kedua, dari sisi hilir, ada masalah saat pendistribusian bantuan, baik itu karena kesalahan data ataupun bantuan tersebut ‘dibancak’ oleh mitra pelaksana tadi. Mereka memberi barang yang tidak sesuai dengan yang ada di anggaran, sehingga end user (masyarakat) yang dirugikan.
Baca juga: Geledah 3 Lokasi, KPK Amankan Dokumen Mensos Juliari di Gedung Kemensos
Bukhori juga menjelaskan bahwa anggota DPR memiliki keterbatasan dalam mengawasi pelaksanaan pengadaan bantuan sosial. Dia mengatakan, anggota DPR hanya bisa bertanya sampai tahap penganggaran saja.
"DPR bisa menanyakan saat tahap penganggaran saja, hanya sampai pada satuan satu dan satuan dua. Selanjutnya, satuan tiga, empat, dan lima, kami tidak terlibat. Di sini, menteri memiliki kewenangan yang luas untuk melakukan eksekusi program melalui PPK. Nah, sayangnya, banyak terjadi kongkalikong dengan mitra yang melaksanakan program di tahap-tahap tersebut," kata Bukhori.
Menurut Bukhori, perlu perbaikan pendataan agar bantuan tepat sasaran. Dia juga berharap pejabat yang korupsi dan bantuan sosial diberikan hukuman seberat-beratnya untuk memberi efek jera.
