Ari Ben-Menashe, seorang pelobi keturunan Israel-Kanada, disewa oleh junta Myanmar untuk membantu menjelaskan situasi sebenarnya tentang kudeta militer di Myanmar kepada Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Pelobi itu dikabarkan akan dibayar dua juta dolar AS (Rp28,8 miliar) untuk tugasnya tersebut.
Hal itu ditunjukkan dalam dokumen-dokumen yang diajukan ke Departemen Kehakiman Amerika Serikat, seperti yang dikutip dari Reuters.
Ari Ben-Menashe dan perusahaannya, Dickens & Madson Canada, akan mewakili pemerintah militer Myanmar di Washington untuk memberikan penjelasan tentang kudeta, serta melobi Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Israel dan Rusia, dan badan-badan internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, menurut sebuah perjanjian konsultasi.
Perusahaan yang berbasis di Montreal itu akan membantu perancangan dan pelaksanaan kebijakan untuk pembangunan yang menguntungkan bagi Republik Persatuan Myanmar, dan juga untuk membantu menjelaskan situasi nyata di negara tersebut, menurut isi perjanjian tersebut.
Dokumen perjanjian itu pada Senin (8/3/2021) diserahkan kepada Departemen Kehakiman AS sebagai bagian dari kepatuhan terhadap Undang-Undang Pendaftaran Agen Asing di AS dan dipublikasikan secara daring.
Seorang juru bicara pemerintah militer Myanmar tidak menjawab panggilan telepon dari Reuters untuk dimintai komentar.
Baca Juga: Elon Musk: Cuma Tesla dan Ford, Perusahaan Otomotif AS yang Tak Bisa Bangkrut!
Dalam nada yang disambut dengan skeptisisme yang luas, Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah ditugaskan oleh junta untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke negara-negara Barat dan menjauh dari Tiongkok.
Dia juga mengatakan bahwa para jenderal Myanmar itu ingin memukimkan kembali warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer pada 2017, di mana PBB menuduh para jenderal yang sama terlibat dalam aksi genosida.
"Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan," kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.
Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan bahwa perjanjian telah disepakati dengan menteri pertahanan yang ditunjuk junta Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah junta akan membayar perusahaan Dickens & Madson Canada sebesar dua juta dolar AS.
Mya Tun Oo dan jenderal tinggi lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, sehingga dokumen itu menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".
Sejumlah pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar aturan sanksi terhadap Myanmar.
"Sepanjang dia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS," kata Peter Kucik, mantan penasihat senior tentang sanksi di Departemen Keuangan AS.
