Sekjen PDIP Sebut Pembakaran Bendera untuk Ganggu Pemerintahan Jokowi

- Sabtu, 27 Juni 2020 | 08:57 WIB
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan salah satu tujuan pembakaran bendera partainya adalah untuk mengganggu pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang kini tengah berkuasa.

"Untuk itu PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," ucap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020).

Lebih lanjut, menurut Hasto, jalur hukum yang ditempuh oleh PDIP terkait soal pembakaran bendera tersebut didasari oleh pengalaman Ketua Umum Megawati Soekarnoputri pasca peristiwa Kudatuli pada 27 Juli 1996.

Saat itu, Hasto menceritakan bahwa ada yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan kepada rezim yang berkuasa. Kemudian, Megawati mengambil langkah dengan membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten/kota.

"Masa di antara lebih dari 267 Kabupaten/kota tidak ada satupun hakim, atau jaksa atau polisi yang tidak punya hati nurani. Keyakinannya terbukti, seorang hakim yang bernama Tobing di Riau memenangkan gugatan PDI dan posko gotong royong berdiri spontan. Inilah cermin dukungan rakyat. Itulah esensi kekuatan moral," terang Hasto mengutip pernyataan Megawati kala itu.

Seperti diketahui sebelumnya, beberapa waktu lalu, ratusan massa turun ke jalan dan memulai aksi demonstrasinya di depan Gedung DPR/MPR untuk memberhentikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Merasa pemerintahan yang berkuasa saat ini adalah dari PDIP, salah satu orator sempat menyerukan partai dengan lambang banteng itu yang ingin meloloskan RUU HIP ke pemerintah pusat. Ketika demo itu pula terjadi pembakaran bendera yang diduga bendera Partai PDIP.

 

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X