Wacana pemerintah menuju new normal mendapat beragam komentar dari masyarakat. Sebagian besar masyarakat mengatakan bahwa langkah yang dipilih pemerintah terlalu terburu-buru. Mengingat jumlah kasus positif di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap harinya.
Sementara masyarakat lainnya, sudah tidak sabar untuk beraktivitas meski harus berdampingan dan memberikan perlindungan ekstra saat keluar rumah. Melihat hal ini dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK., Phd. mengatakan pemerintah butuh melakukan masif testing.
"Pemerintah harus melakukan masif testing jelang new normal. Hal ini dilakukan untuk mengetahui luasnya penyebaran dan mendeteksi orang-orang yang berpotensi memberikan penularan," kata dr. Tonang Dwi Ardyanto, SpPK., Phd Akademisi Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta saat diskusi online, Jumat (29/5/2020).
Untuk mengetahui luasnya penyebaran, kita bisa melakukan masif testing yang bisa mendeteksi adanya antibodi pada sekelompok orang di satu wilayah. Apabila kelompok tersebut menunjukkan reaktivitas tinggi, besar kemungkinan wilayah tersebut sudah tersebar banyak virus corona.
Kemudian lakukan pengecekan ulang untuk mengetahui kelompok mana yang masih memiliki virus aktif.
"Polymerase Chain Reaction (PCR) test bisa mendeteksi virus mana yang masih aktif di dalam tubuh. Namun, Indonesia masih belum bisa melakukan serangkaian tes tersebut. Karena pemerintah lebih memfokuskan PCR terhadap pasien yang sudah terindikasi. Sedangkan status Orang Tanpa Gejala (OTG) belum dilakukan," ungkap dr. Tonang Dwi Ardyanto.
Oleh sebab itu, tim dokter mengusulkan pada pemerintah untuk melakukan tes kombinasi rapid test antibodi dan rapid test gen secara simultan (bersamaan) untuk menjaring virus yang masih aktif maupun sudah terbentuk antibodi.
Kemudian apabila menemukan virus yang masih aktif, maka langkah selanjutnya adalah melakukan PCR.
Ketika protokol ini sukses dilakukan barulah kita bisa menjalani kehidupan di era new normal. Setidaknya sudah ada gambaran wilayah mana yang terpapar tinggi dan mana yang rendah serta wilayah mana yang berpotensi.
"Apabila kita sudah mengetahui hal itu, maka kita bisa melakukan pelonggaran secara parsial geografis maupun parsial sektoral. Dengan begitu pemerintah bisa mengetahui daerah mana yang harus dibuka lebih dulu dan mana yang harus tetap dilakukan penutupan sementara."
Selanjutnya parsial sektoral yakni sektor-sektor ekonomi yang sekiranya sangat penting bagi masyarakat tentu sebaiknya bisa dipahami untuk diberi kesempatan kelonggaran. Tetapi untuk bidang lain yang memenuhi persyaratan lebih berat seperti pendidikan yang erat kaitannya dengan anak-anak perlu dilakukan riset mendalam.
"Pelajari semua fase-fase yang harus dipahami. Begitu pula dengan aktivitas perkantoran kalau ingin dibuka kembali harus menerapkan kedua jenis parsial ini. Dengan begitu masyarakat bisa kembali ke kehidupan normal tentu dengan kewaspadaan virus corona yang juga tinggi," tutup dr. Tonang Dwi Ardyanto.
Artikel Menarik Lainnya:
