The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Polri Tidak Main-main Soal Sanksi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan saat Pilkada
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ HO-Polri)
News

Polri Tidak Main-main Soal Sanksi Paslon yang Langgar Protokol Kesehatan saat Pilkada

Ada sanksinya.

Rabu, 16 September 2020 18:17 WIB 16 September 2020, 18:17 WIB

INDOZONE.ID - Mabes Polri membeberkan ketentuan-ketentuan protokol kesehatan saat Pilkada 2020 serentak. Polri menyebut, seluruh penyelenggara, peserta pilkada, tim kampanye hingga stakeholder terkait pilkada wajib melaksanakan protokol kesehatan yang tentunya ada sanksi yang dikenakan terhadap siapa saja yang melanggar.

"Terkait dengan pilkada, kita menggunakan Undang-undang pilkada khusus dalam perihal kegiatan-kegiatan termasuk pelanggaran baik pelanggaran atau pidana terkait pilkada serentak. Kita tentunya pakai UU yang ada, UU nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada dan turunannya termasuk peraturan KPU itu yang kita pegang. Itulah dasar kita dalam proses pilkada serentak ini," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (16/9/2020).

Awi mengatakan, UU pilkada itu sangat khusus dan bisa mengesampingkan UU lain yang sifatnya umum. Jika ada yang melanggar protokol kesehatan saat rangkaian proses pilkada tentunya KPU lah yang akan memberikan teguran.

Lebih jauh Awi mengatakan, jika pelanggar protokol kesehatan sudah ditegur KPU tetapi kembali melakukan kesalahannya, maka KPU akan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menetukan langkah selanjutnya. KPU dan Bawaslu akan berdiskusi menentukan hukuman yang pas untuk pelanggar tersebut.

"Di ayat 3 apabila masih ditemukan terjadi pelanggaran protokol kesehatan setelah ditegur masih melakukan pelanggaran protokol kesehatan, KPU berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menentukan sanksi terhadap pelanggar sesuai peraturan perundang undang-undang," ungkap Awi.

Polri sendiri akan berperan jika ada tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelanggar protokol kesehatan itu. Tentunya UU pidana bisa diterapkan oleh Polri.

"Selama kasusnya dalam tahapan pilkada serentak kita menggunakan (UU Pilkada) itu kecuali apa bila terjadi tindak pidana umum, itu cerita lain lagi," pungkas Awi.


Artikel Menarik Lainnya:

TAG

ARTIKEL LAINNYA

LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US