Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah mengatakan, bahwa sampai saat ini pihaknya belum pernah memikirkan ataupun mengambil langkah politik terkait menambah masa jabatan Presiden menjadi tiga periode.
“Demikian juga di MPR, kami belum pernah membahas isu masa jabatan presiden tersebut dan mengubahnya menjadi tiga periode,” kata Basarah kepada wartawan, Senin (15/3/2021).
Di sisi lain, Basarah menekankan bahwa bagi PDIP masa jabatan dua periode seperti selama ini sudah cukup ideal dan tidak perlu dirubah lagi.
Baca Juga: Akhir Libur Panjang, Anies Baswedan Nongkrong di Warkop
“Bagi PDIP, masa jabatan presiden dua periode seperti yang saat ini berlaku sudah cukup ideal dan tidak perlu diubah lagi,” tuturnya.
Akan tetapi, Basarah menyebut saat ini perlu kepastian akan kesinambungan pembangunan nasional dalam setiap pergantian kepemimpinan nasional, sehingga tidak ganti presiden kemudian juga ganti visi-misi dan program pembangunannya.
“Pola pembangunan nasional seperti itu ibarat tari poco-poco, alias jalan di tempat,” ucapnya.
Atas dasar itu, lanjut Basarah, yang dibutuhkan bangsa Indonesia saat ini adalah perbubahan terbatas UUD 1945. Di mana memberikan kembali wewenang MPR.
“Yang dibutuhkan bangsa kita saat ini adalah perubahan terbatas UUD 1945 untuk memberikan kembali wewenang MPR untuk menetapkan GBHN dan bukan menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode, karena hal tersebut bukan kebutuhan bangsa kita saat ini,” pungkas dia.
Sebelumnya diketahui Mantan Ketua MPR yang juga politikus senior, Amien Rais menduga adanya skenario membuat aturan hukum agar Presiden Jokowi bisa terpilih sebanyak tiga periode. Menurut Amien Rais, hal itu akan sangat berbahaya apabila benar-benar terwujud.
"Tentu hal ini sangat berbahaya. Jadi sekarang sudah ada semacam publik oponi yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya," kata Amien seperti dilihat Indozone dalam akun Youtubenya, Minggu (14/3/2021).
