The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Hotman Paris Minta Presiden Tunda Pilkada Akibat Covid-19, Keluarkan Perpu & Tunjuk PLT
Hotman Paris Hutapea. (Instagram)
News

Hotman Paris Minta Presiden Tunda Pilkada Akibat Covid-19, Keluarkan Perpu & Tunjuk PLT

Senin, 21 September 2020 13:05 WIB 21 September 2020, 13:05 WIB

INDOZONE.ID - Kasus virus Corona atau Covid-19 yang terus meningkat di Indonesia membuat banyak pihak khawatir dengan kondisi yang makin berat. Ancaman Covid-19 semakin nyata hingga banyak orang menjadi korban.

Bahkan Hotman Paris Hutapea pengacara kawakan dan juga seorang influencer menganjurkan agar pemerintah pusat untuk menunda Pilkada di seluruh daerah di Indonesia.

Dia juga meminta Presiden Jokowi untuk mengeluarkan peraturan pengganti undang-undang (Perpu) dalam kondisi darurat untuk keselamatan bangsa Indonesia.

"Kepada pemerintah pusat, Hotman Paris menyarankan agar tunda pilkada, tunda pilkada. Pilkada akan mengumpulkan orang lebih banyak 100 juta orang," kata Hotman Paris dalam video di akun Instagramnya seperti yang dikutip INDOZONE, Senin (21/9/2020).

Dia bahkan tidak bisa memprediksi ancaman corona saat pelaksanaan Pilkada di daerah-daerah. 

Pilkada serentak tahun 2020 akan diselenggarakan di 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota

"Bayangkan kumpul lebih dari 100 juta orang, akibatnya apa terhadap ancaman corona. Segera keluarkan Perpu untuk menunda Pilkada. Angkat Plt minimum 6 bulan ke depan," sebut Hotman Paris.

Hotman juga sebelumnya mengingkatkan dari sebelumnya kalau pemerintah harus bertindak keras terkait dengan penyebaran virus corona di mana ancamannya sudah semakin nyata. 

"Dari bulan Maret, Hotman harus keras peraturannya. Sekarang ancamannya sudah semakin berat. Demi bangsa ini bapak Presiden, tunda Pilkada," katanya.

Mendagri tunda Pilkades

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pastikan akan menunda 3.000 pemilihan kepala desa (Pilkades) di seluruh Indonesia. Tapi tidak untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada), dengan alasan lebih gampang terkontrol.

Tito menyebutkan, Pilkades sengaja ditunda demi mengantisipasi peluang penularan Covid-19 ketika proses pemilihan berlangsung. 

“Ini Pilkades kita tunda, itu ada 3.000 Pilkades semuanya sudah kita tunda. Kenapa, karena kita tidak bisa kontrol,” kata Tito dalam diskusi webinar nasional seri 2 KSDI bertema Strategi Menurunkan COVID-19, Menaikkan Ekonomi, Minggu (20/9) kemarin.

Menurut Tito, pihaknya sudah melayangkan surat edaran kepada seluruh Bupati di Indonesia agar menunda pemilihan kepala daerah.

“Dengan kewenangan saya sebagai Mendagri saya perintahkan dengan surat edaran, saya minta tunda sampai dengan Pilkada selesai,” kata Tito.

Untuk Pilkada, kata Tito lebih mudah dikontrol karena penyelenggaranya adalah komisi pemilihan umum (KPU) di tingkat daerah. Sebab, manajemen KPU daerah diyakini lebih baik dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah walaupun di tengah Pandemi Covid-19.

“Kalau Pilkada mungkin lebih bisa kita kontrol, tapi kalau Pilkades penyelenggaraannya kan tiap-tiap Kabupaten masing-masing. Kalau di manajemen yang baik akan bagus tapi kalau yang nggak baik (manajemennya) rawan sekali, jadi sudah kita tunda,” tandas Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengapresiasi langkah pemerintah yang menunda 3.000 Pilkades di seluruh Indonesia. Dia juga menyarankan agar hal serupa juga berlaku pada Pilkada Desember 2020 mendatang. 

“3000 Pilkades bisa ditunda oleh Mendagri. Dan sebaiknya Kemendagri tak hanya tolak KPU memperbolehkan konser musik dll, dan tetap akan gelar Pilkada serentak, dengan dalih adanya UU,” kata Hidayat melalui akun Twitternya @hnurwahid, Senin (21/9).

Mantan Presiden PKS itu menyarankan agar Mendagri, DPR, dan DPD segera rapat untuk merevisi UU Pilkada, agar Pilkada tidak menjadi klaster Covid-19. 

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
Fahrizal Daulay
JOIN US
JOIN US