Peneliti Bidang Ekonomi dari The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Rifki Fadilah, mengatakan bahwa inisiatif pemerintah untuk mempercepat pemulihan ekonomi di tengah pandemi virus corona (Covid-19) efektivitasnya tergantung pada daya beli masyarakat atau demand side.
Pemerintah telah menggelontorkan dana Rp30 triliun kepada empat bank BUMN yang fokus menyasar UMKM.
"Efektif kapan atau ini bisa berjalan ini tergantung, persoalan jika ditarik ke makro ekonomi yang lagi minus, itu juga mempengaruhi demand," kata Rifki ketika berbincang dengan Indozone di Jakarta, Jumat (26/6/2020).
"Permintaan orang untuk belanja juga sedikit, otomatis UMKM secara behavior bakal berpikir 'ngapain mengambil tambahan kredit, kalau memang behavior masyarakat tidak mau membeli', jadi balik lagi (kepada masyarakat)," tambahnya.
Menurut Rifki, rendahnya daya beli masyarakat selama pandemi Covid-19 ini harus menjadi perhatian dan fokus pemerintah untuk menggenjotnya. Sebab, stimulus yang diinjeksikan ke empat bank yang telah ditunjuk dan memberikan "jurus" restrukturisasi kredit bakal sia-sia jika tidak diimbangi soal ini.
"Berarti yang harus dibenerin adalah bagaimana membuat insentif atau behavior demand side dari masyarakat ini mau mengkonsumsi. Sehingga UMKM punya insentif untuk menambah suplainya, daya belinya," ungkapnya.
"Berarti ada persoalan di demand side, saat ini masyarakat itu lebih menahan konsumsi, meskipun dia punya pendapatan tetap tapi di situasi krisis seperti ini masyarakat punya behavior untuk menahan konsumsinya," sambungnya.
Dia mengungkapkan, bahwa situasi kritis saat ini juga sudah pernah terjadi di Indonesia walau penyebabnya berbeda. Menyusutnya daya beli masyarakat ketika itu terjadi ketika krisis finansial dua tahun berturut-turut, 2008 dan 2009.
"Ini juga sama situasinya dengan situasi sekarang," terangnya.
Ia menilai, apa yang dilakukan pemerintah dengan memberikan stimulus dana segar lewat bank ini sangat baik dan akomodatif dengan situasi sekarang. Apalagi, pelaku UMKM sangat membutuhkan hal ini karena sempat kegiatan operasionalnya sempat vakum kurang lebih tiga bulan selama Covid-19 mewabah.
"Otomatis mereka butuh dana untuk start untuk beroperasi lagi, memang ini sudah kebijakan yang akomodatif dan responsif. Akan tetapi menjadi catatan adalah informasinya harus disampaikan secara merata, bahwa UMKM sudah bisa lakukan restrukturisasi atau peminjaman kredit," lanjutnya.
