Lebih dari setengah juta orang dari kelompok etnis minoritas Uighur di Xinjiang telah dipaksa untuk memetik kapas, dalam skala yang jauh lebih besar. Hal itu berdasarkan bukti yang ditemukan para peneliti dari Center for Global Policy beberapa waktu lalu.
Melansir The Guardian, laporan baru yang dirilis Center for Global Policy memiliki bukti signifikan bahwa itu 'tercemar' oleh pelanggaran hak asasi manusia, termasuk dugaan kerja paksa orang Uighur dan minoritas Muslim Turki lainnya di wilayah Xinjiang. Wilayah tersebut dikenal memproduksi lebih dari 20% kapas dunia dan 84% Tiongkok.
Pengungkapan itu muncul ketika pengadilan pidana internasional (ICC) mengatakan tidak memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida di Xinjiang.
Tahun ini AS memberlakukan sanksi dan pembatasan impor kapas pada pemasok yang dikendalikan oleh Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang (XPCC), salah entitas produksi paramiliter yang memproduksi sepertiga kapas Xinjiang. Alasannya karena masalah hak asasi manusia.
Baca Juga: FOTO: Gunung Etna di Italia Menembakkan Lava
Namun menurut laporan tersebut, kekhawatiran tersebut melampaui XPCC ke seluruh wilayah. Ia merekomendasikan pemerintah AS memperluas pembatasan impornya untuk mencakup semua kapas Xinjiang, tidak hanya yang diproduksi oleh kawasan XPCC.
Laporan itu ditulis oleh Adrian Zenz, seorang peneliti independen yang mengkhususkan diri di Xinjiang dan Tibet yang menganalisis dokumen pemerintah dan laporan media pemerintah untuk menentukan kemungkinan pihak berwenang menggunakan 'program transfer tenaga kerja' yang diduga memaksa untuk menyediakan ratusan ribu pekerja untuk memetik kapas.
Skema transfer tenaga kerja versi pemerintah Tiongkok konon menjadi bagian dari kampanye pengentasan kemiskinan besar-besaran pemerintah. Tetapi bukti yang berkembang menunjukkan bahwa mereka menargetkan Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang dan memaksa partisipasi.
Diperkirakan 570.000 orang datang melalui tiga prefektur dengan mayoritas dari kalangan minoritas, seperti Aksu, Hotan, dan Kashgar.
Program tenaga kerja bukanlah rahasia; mereka sering ditulis di media pemerintah sebagai contoh cemerlang dari pemerintah yang membantu jutaan orang miskin untuk bekerja. Tetapi artikel tersebut juga berisi petunjuk yang menyinggung adanya unsur pemaksaan.
Pekerja yang dipindahtangankan sering kali dikirim jauh dari rumah mereka, dipaksa tinggal di pabrik-pabrik dan menjalani pelatihan ideologis.
Pada penelitian September oleh Zenz, yang dikuatkan oleh Reuters, menemukan pihak berwenang di Tibet secara besar-besaran memperluas program transfer tenaga kerja, menetapkan kuota untuk memindahkan ratusan ribu orang keluar.
