Tuntut Papua Merdeka, Pemerintah Tawarkan Otsus Kedua Menuju Sejahtera, Ini Kata Moeldoko

- Selasa, 1 Desember 2020 | 16:03 WIB
Aksi warga Papua di sisi barat Monas, Jakarta Pusat, Selasa, (1/12/2020)
Aksi warga Papua di sisi barat Monas, Jakarta Pusat, Selasa, (1/12/2020)

Ulang tahun Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang jatuh pada 1 Desember 2020, tuntutan warga Papua masih sama yakni bisa menentukan nasib bangsa mereka sendiri dengan mengklaim sebagai bangsa West Papua.

"Kami menyerukan pada dunia internasional untuk membangun konsolidasi solidaritas perjuangan hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa West Papua, mengajak rakyat Indonesia untuk mendukung perjuangan bangsa Papua dalam menentukan nasibnya sendiri," ujar mereka, dalam keterangan resminya, 1 Desember 2020.

Tak terlihat pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh mahasiswa Papua saat menggelar aksi di kawasan Tugu Monas.

Mereka juga mendapatkan pengamanan dari Polri yang menjaga aksi di sekitar mereka. Di mana hampir semua peserta aksi mengenakan masker.

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membentangkan spanduk bertuliskan penolakan terhadap otonomi khusus, hingga permintaan agar rakyat Papua dapat menentukan nasib sendiri.

Tidak hanya itu, pendemo juga meminta untuk penghentian aksi rasial terhadap warga asal Papua dan meminta tak ada lagi aksi pemberhentian terhadap warga Papua.

Sementara itu mereka juga menggelar Tarian Wisisi, tarian adat khas Papua.

Mereka menari setengah berlari bersama dalam formasi lingkaran, kemudian berkumpul sambil bernyanyi bersama. Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, mengatakan, otonomi khusus Papua tahap kedua akan mendorong atau menciptakan semangat baru dalam percepatan pembangunan Papua.

"Dalam konteks menuju otsus kedua, sudah ada Keppres Nomor 20/2020, tanggal 29 september 2020. Keppres itu bertujuan agar tercipta semangat, paradigma dan juga cara-cara baru dalam mengelola percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat," kata Moeldoko, di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan Keppres ditujukan untuk meningkatkan sinergi antara lembaga, kementerian, dengan pemda, sehingga percepatan pembangunan dalam menuju kesejahteraan Papua dan Papua Barat bisa segera terwujud.

Moeldoko yang juga merupakan anggota Dewan Pengarah Tim Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat menyampaikan, terdapat lima kerangka baru yang ingin dituju dalam mewujudkan kesejahteraan wilayah Papua dan Papua Barat.

Pertama, transformasi ekonomi berbasis kepada wilayah adat. Menurut Moeldoko, hal ini sangat penting karena pemerintah sangat menghormati kearifan setempat.

Kedua, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana di wilayah itu. Ketiga, mewujudkan SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua.

Halaman:

Editor: Administrator

Rekomendasi

Terkini

X