Komisi III DPR RI bersama dengan pemerintah yakni Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham) sepakat untuk membawa rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan (RUU PAS) untuk di bawa ke rapat paripurna agar segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Hal tersebut usai DPR bersama perwakilan pemerintah melakukan pembicaraan tingkat I pada hari Rabu (6/7/2022). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.
“Kami meminta persetujuan kepada Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang Pemasyarakatan dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua, yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR RI terdekat, yaitu tanggal 7 Juli 2022," kata Adies di ruang rapat.
“Apakah dapat disetujui?,” tanya Adies dijawab setuju oleh anggota DPR yang hadir.
BACA JUGA: Kunjungan ke Sulteng, Komisi III DPR Duga Ada Pelanggaran SOP Polisi Tembak Demonstran
Sementara itu, Wamenkumham Edward O. S Hiariej menyatakan, mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan terima kasih atas penyelesaian RUU PAS yang bakal disahkan menjadi UU.
“Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tersebut pada pembicaraan tingkat pertama untuk diteruskan pada pembahasan tingkat kedua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," urainya.
Sebelumnya Pemerintah telah resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan RUU tentang Pemasyarakatan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Penyerahan itu disampaikan oleh Wamenkumham Edward O. S Hiariej dalam rapat kerja bersama dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2022).
"Komisi III DPR RI menerima naskah RUU tentang KUHP dan RUU tentang Pemasyarakatan yang telah disempurnakan," kata Wakil Ketua Komisi III Pangeran Khairul Saleh dalam kesimpulan rapat, Rabu (6/7/2022).
Artikel Menarik Lainnya:
