Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai Menteri Perdagangan (Mendag). Dengan demikian, tiga partai yang masuk dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yakni Partai Golkar, PAN dan PPP berada dalam koalisi Pemerintahan saat ini.
Melihat hal tersebut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin memandang Presiden Jokowi seperti tak mempermasalahkan kehadiran KIB di menegaskan tidak mungkin KIB walaupun pemerintah belum selesai.
Buktinya, kata Ujang, Presiden Jokowi memberikan jabatan kepada Ketum Golkar Airlangga Hartarto menjabat Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian), Ketum PPP Suharso Monoarfa menjabat Menteri PPPN/Kepala Bappenas dan terbaru Ketum PAN Zulkifli Hasan menjadi Menteri Perdagangan.
“KIB itu kan terbentuk tidak mungkin tanpa seizin Presiden Jokowi. Kita tahu bahwa KIB dibentuk kan Ketum Golkar (Airlangga) dan Ketum PPP (Suharso) itu menjabat sebagai menteri anak buah presiden,” kata Ujang, Jumat (16/6/2022).
Ujang memastikan bilamana setiap pergerakan yang dilakukan oleh anak buahnya pasti Presiden Jokowi memantaunya. Termasuk mengenai langkah politik dari partai politik menuju Pemilu 2024.
Baca Juga: Bukan Hanya Minyak Goreng, Mendag Baru Juga Diminta Stabilkan Harga Kebutuhan Pokok
“Sesuatu apa saja pasti izin, apalgi terkait dengan persoalan pilitik. Saya melihat itu merestui, mengizinkan terbentuknya KIB itu dari Presiden Jokowi,” urai Ujang.
Lebih lanjut, tutur Ujang, bisa dibilang pembentukan KIB adalah sebuah langkah politik yang amat positif, karena Presiden Jokowi sebagai Kepala Negara enggan mempersoalkannya.
“Saya melihat bukan hanya sesuatu yang positif bagi Jokowi. Karena bagaimanapun KIB kelihatannta akan terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Jokowi hingga 2024 nanti,” sebut Ujang.
Sekadar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melantik dua menteri baru pada Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/6/2022).
Keputusan Republik Indonesia Nomor 64B Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.
Dalam Keputusan Presiden itu, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai Menteri Perdagangan, dan Mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
