Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) di Istana, hari ini Rabu (22/9/2021).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKP, Said Salahuddin menuturkan, dalam pertemuan tersebut memunculkan dua persamaan pandangan antara pihaknya dengan Presiden Jokowi.
“Pertemuan dengan presiden di Istana Bogor pagi tadi memunculkan dua kesamanaan pandang antara PKP dengan presiden,” ujar Said kepada wartawan, Rabu (22/9/2021).
Adapun kesamaan yang pertama adalah Presiden Jokowi sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi.
"Pertama, presiden sepakat dengan PKP bahwa untuk menjadi peserta Pemilu 2024 parpol non-parlemen tidak perlu mengikuti verifikasi faktual alias cukup lulus verifikasi administrasi," jelas dia.
Untuk yang kedua, lanjut Said, presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu 2024 diselenggarakan pada bulan April. Dia berujar Presiden Jokowi akan memanggil Mendagri Tito Karnavian mengenai hal tersebut.
“Presiden sepakat dengan PKP agar Pemilu tetap diselenggarakan bulan April 2024. Presiden akan memanggil Mendagri untuk membicarakan mengenai hal tersebut,” urainya.
Dalam pertemuan di Istana Bogor pagi tadi presiden didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
BACA JUGA: Usai Diperiksa Soal Penganiayaan M Kece, Irjen Napoleon Kini Ditahan di Sel Isolasi
Sementara pengurus DPN PKP yang hadir adalah Ketua Umum Yussuf Solichien, Sekretaris Jenderal Said Salahudin, Wakil Ketua Umum Mayor Jenderal TNI (Purn) Aslizar N. Tanjung, Bendahara Umum Ellen Sukmawati, dan Sekretaris Dewan Pembina Rully Soekarta.
Ketua Dewan Pembina PKP Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, yang juga merupakan sesepuh TNI sekaligus Wakil Presiden RI ke-6 tidak dapat hadir karena beliau sudah terjadwal mengisi acara kenegaraan yang lain.
