Pimpinan DPR: Indonesia Seharusnya Sudah Lama Berdaulat Pangan

- Jumat, 24 September 2021 | 11:07 WIB
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Instagram/cakiminow)
Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar. (Instagram/cakiminow)

Kesejahteraan petani menjadi persoalan serius bangsa ini. Rata-rata petani di Indonesia masih hidup jauh dari kata sejahtera. Padahal, negeri ini memiliki segalanya di bidang pertanian.

Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar, pembangunan pertanian harus menjadi program prioritas pemerintah. Hal ini ditekankanya karena kesejahteraan petani di Indonesia masih jauh dari kata sejahtera

“Indonesia seharusnya sudah lama berdaulat karena semua prasyarat kedaulatan pangan kita miliki, seperti luasan wilayah, infrastruktur pendukung, dan sumber daya manusianya,”  kata pria yang akrab disapa Gus Muhaimin, Jumat (24/9/2021).

Dikatakannya, selama ini pembangunan pertanian selalu menjadi program prioritas setiap rezim pemerintahan. Sayang, surplus pangan tidak selalu sejalan dengan peningkatan pendapatan para petani.

“Pendapatan rumah tangga tani selalu berada di bawah sehingga para generasi muda emoh (tidak mau) lanjutkan pekerjaan orang tuanya dan beralih ke sektor lainnya,” tutur.

Mengacu pada hasil Sensus Penduduk 2020 yang baru, saat ini jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta jiwa atau bertambah 32,56 dibanding sensus sebelumnya. Sebagai negara berpenduduk besar, kata Gus Muhaimin, seharusnya bangsa ini mampu menjawab persoalan mendasar yaitu pangan.

Dikatakan Gus Muhaimin, saat pandemi seperti ini, terdapat tiga krisis yang saling bertemu, yakni krisis ekologis, ekonomi, dan krisis kesehatan.

Krisis pertama ditandai banyaknya bencana ekologis maupun hidrometeorologi yang terjadi di Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Krisis kedua adalah memerosotkan ekonomi di semua sektor karena dampak pandemi Covid-19 yang terjadi.

“Krisis ekonomi telah menyebabkan hilangnya kesempatan kerja dan pemutusan hubungan kerja,” urainya.

Mengacu data Kementerian Ketenagaakerjaan, terdapat 2,4 juta pemutusan hubungan kerja sepanjang 2020 sedangkan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyatakan terdapat 15 juta UMKM yang gulung tikar.

Sedangkan krisis ketiga adalah krisis kesehatan, Covid 19. Menurut Gus Muhaimin, pandemi Covid-19 membuka mata semua orang akan kurangnya rasio fasilitas dan sumber daya kesehatan dalam pelayanan masyarakat.

“Sampai saat ini, 3 krisis ini belum memperlihatkan tanda membaik. Krisis ekologis, sosial dan ekonomi yang terjadi saat ini memunculkan pertanyaan besar, kemana arah pembangunan kita di masa depan? Perubahan positif dan progresif harus segera dilakukan. Bagaimana menciptakan ekonomi hijau baru, transisi energi dan pembangunan yang rendah karbon, serta mengejar kemakmuran bukan dengan pertumbuhan namun dengan distribusi keadilan,” urainya.

Menurutnya, restrukturisasi ekonomi secara radikal harus dilakukan, kembali kepada basis ekonomi pertanian, basis masyarakat agraris yang maju. Ada tiga isu penting ketika membicarakan isu pertanian, Pertama reforma agraria.

“Kita tidak bisa pungkiri bahwa reforma agraria saat ini cenderung mendukung gerakan populisme kanan, bukan gerakan solidaritas progresif untuk keadilan sosial dan keadilan ekonomi,“ tuturnya.

Halaman:

Editor: Fahmy Fotaleno

Tags

Rekomendasi

Terkini

X