Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro Prof. Budi Setiyono mengingatkan bahwa praktik dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia mulai mengalami kemunduran atau resesi.
Hal itu, kata dia, berpotensi menjadikan negeri ini kembali mengadopsi sistem otoriter sebagaimana pernah berlaku pada rezim Orde Baru.
Wakil Rektor Universitas Diponegoro ini berpendapat bahwa seluruh kelompok masyarakat wajib bersama-sama menjaga dan mengembalikan marwah demokrasi.
Saran ini disampaikan Budi Setiyono pada seminar internasional bertajuk Social Media Activism, Digital Resilience, and Resistance to Democratic Regression, sebagaimana diikuti di Jakarta, Senin (26/4/2021).
"Indonesia sedang mengalami proses kemunduran demokrasi yang dirumuskan dalam berbagai istilah, mulai dari kemunduran atau regression, decline, back sliding, hingga putar balik ka arah otoritarianisme atau authoritarian turn dan otoritarianisme gaya baru," katanya dilansir ANTARA.
Dalam kesempatan itu, ia menerangkan kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.
"Eve Warburton dan Thomas Power pada 2019 menjelaskan kemunduran demokrasi sebagai proses yang berlangsung secara perlahan-lahan ditandai dengan situasi aktor-aktor politik berpaling dari nilai-nilai dan institusi demokrasi," kata Budi.
"Ini tidak serta merta akan berjalan menuju otoritarianisme. Namun, regresi demokrasi secara perlahan melahirkan tipe lain dari rezim politik yang tidak sepenuhnya demokratis, tetapi tidak sepenuhnya diktator," ujar dia.
Kondisi semacam itu kemudian dikenal dengan istilah demokrasi yang tidak liberal (illiberal democracy), sistem otoriter yang kompetitif, atau rezim campuran.
Setidaknya ada empat faktor yang menjadi alasan mengapa konsolidasi atau upaya menguatkan nilai-nilai, prinsip, dan praktik demokrasi masih cukup lemah, kata Prof. Budi Setiyono.
Pertama, transisi politik di Indonesia Era Reformasi masih mempertahankan jejak-jejak tokoh dan pemikiran pada masa Orde Baru.
"Walaupun kita sudah transisi demokrasi sejak 1998, tetapi political configuration (bentuk sistem politik) yang disusun pada masa Orde Baru masih bertahan dalam beberapa aspek, termasuk kenyataannya saat ini ada beberapa tokoh utama Orde Baru masih bertahan pada Era Reformasi," kata Budi menjelaskan.
Kedua, transisi menuju sistem demokrasi di Indonesia tidak diikuti oleh perubahan yang menyeluruh pada birokrasi, sistem yudisial, atau militer, serta belum ada perpindahan kekuasaan yang besar pada para pemilik modal/pelaku usaha.
"Dalam konteks itu, pejabat-pejabat lama masa Orba (yang bertahan) dalam birokrasi,kehakiman, hukum, dan militer, masih banyak terkooptasi (terpengaruh, Red) pola pola lama Orba," terang Budi.
