Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan peran penting Presiden Jokowi terhadap dualisme kepemimpinan Partai Demokrat beberapa waktu lalu. Mahfud mengaku sempat bertemu dengan Jokowi ketika Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat berlangsung di Sumatera Utara.
Mahfud mengatakan, ia dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly datang menemui Jokowi. Pengakuan Mahfud MD ini sekaligus menepis tudingan yang menyebut Istana Negara terlibat dalam pemilihan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut.
"Kalau Istana mau masuk, sebenarnya kan ketika Moeldoko kongres di Medan itu kita tinggal mengesahkan saja dengan kasar. Namun pada waktu itu, saya bersama Menkumham menghadap Presiden," kata Mahfud dalam suatu diskusi daring, Kamis 30 September 2021.
Mahfud menyatakan, kala itu Jokowi bertanya kepada dirinya dan Yasonna soal landasan hukum KLB Demokrat. Mahfud menjelaskan, KLB di Sumut tersebut tidak sesuai aturan AD/ART karena tidak diusulkan oleh kepengurusan yang sah sepenuhnya.
"Jadi itu tidak boleh disahkan," kata Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Presiden.
"Kata Pak Jokowi, kalau memang begitu tegakkan saja hukum, tidak usah disahkan Pak Moeldoko, meskipun dia teman kita dan punya ambisi politik, kata Pak Jokowi," tutur Mahfud.
