Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengatakan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia masih kurang efektif. Hal itu terbukti dengan luas lahan terbakar yang setiap tahun cenderung bertambah.
"Saya secara pribadi menyampaikan apresiasi kepada para satgas kebakaran yang sudah berupaya memadamkan kebakaran. Mereka bekerja sangat antusias ingin mengembalikan harkat dan martabat bangsa yang tercoreng akibat kabut asap," kata Slamet di Jakarta, Senin (11/11).
Ia mengatakan, selama periode lima tahun terakhir, 2019 merupakan tahun dengan catatan karhutla terbesar, di mana luas lahan yang terbakar lebih merata hampir di seluruh wilayah Indonesia.
Menurut Slamet, karhutla di Provinsi Jambi yang terjadi sejak September 2019 hingga saat ini telah lebih dari 86.000 hektare. Adapun kebakaran terluas terjadi pada kawasan berizin, seperti kawasan lindung, konservasi dan restorasi ekosistem.
Politisi PKS itu mengatakan bahwa karhutla rutin terjadi saat musim kemarau tiba. Namun, ia belum melihat aksi spektakuler dari pemerintah untuk membangun sistem pencegahan akibat kebakaran hutan.
Slamet menilai regulasi penanganan kebakaran hutan dan lahan masih tumpang tindih. Hal itu mengakibatkan aturan yang menaungi malah menghambat penanganan karhutla.
Selain itu, Badan Restorasi Gambut (BRG), menurutnya, belum memiliki arah yang jelas dalam penanganan kahutla. Padahal, BRG sudah menjadi badan dengan pengelolaan anggaran yang mandiri.
"Satwa, flora hingga kehidupan manusia sangat terganggu, bahkan mengurangi kualitas hidup akibat kabut asap yang ditimbulkan. Saya berharap, pemerintah segera memiliki alternatif tambahan dalam penanganan karhutla ini," katanya.
