Bambang Soesatyo (Bamsoet) terpilih menjadi Ketua MPR secara aklamasi, Kamis (3/9) malam. Sembilan fraksi dan unsur kelompok DPD sepakat mengusung politisi Golkar itu menjadi pimpinan periode 2019-2024.
Namun, Jalan Bamsoet menuju jabatan itu tidak dilalui dengan mudah. Gerindra sempat memberikan perlawanan karena bersikukuh mencalonkan Ahmad Muzani menjadi ketua MPR.
Akan tetapi, lobi-lobi politik membuat Gerindra melunak. Akhirnya, mereka sepakat mendukung Bamsoet menjadi orang nomor satu di MPR.
"Secara musyawarah mufakat dan aklamasi, bapak Bambang Soesatyo terpilih menjadi ketua MPR," kata pimpinan sidang paripurna MPR, Abdul Wahab Dalimunthe, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis malam kemarin.
Terpilihnya Bamsoet sebagai Pimpinan MPR disambut positif sejumlah pihak. Namun, ada juga sebagian kalangan yang kontra terhadap peristiwa tersebut.
Sebagian kalangan masih "trauma" dengan ragam kontroversi yang dibuat Bamsoet. Ketika menjadi anggota DPR 2009-2014, dia pernah diduga terlibat korupsi pengadaan alat simulator SIM pada 2013.
Tudingan itu dilontarkan mantan Bendahara Umum Demokrat yang pernah aktif di Komisi III, yakni M. Nazaruddin. Namun, Bamsoet membantah tuduhan ketika dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bamsoet kemudian juga sempat menuai sorotan karena menggagas anggota panita hak angket KPK pada 2017. Pansus itu kabarnya dibentuk untuk menghalangi Lembaga Antirasuah menyidik kasus E-KTP.
Bahkan, Bamsoet dikatakan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, pernah mengancam saksi kasus E-KTP, Miryam S. Haryani. Kader Golkar itu meminta Miryam mencabut Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di persidangan korupsi E-KTP.
Namun, Bamsoet membantah pernah mengancam Miryam. Bamsoet pun sempat akan menempuh jalur hukum terkait pernyataan Novel, tetapi langkah itu akhirnya urung terealisasi.
Kendati berlatar segudang kontroversi, karier Bamsoet sebagai senator justru kian meroket. DPP Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto, memilih Bamsoet sebagai ketua DPR menggantikan Setya Novanto yang menjadi tersangka E-KTP pada 2018.
Kapasitas Sebagai Senator
Bambang Soesatyo merupakan senator yang memiliki kapasitas. Berbagai bidang ilmu pendidikan pernah ditempuh semasa hidupnya.
Teranyar, Bamsoet menyelesaikan studi Magister jurusan Administrasi Bisnis di Institut Manajemen Newport Indonesia (IMNI) pada 1990. Dia pun pernah menjalani pendidikan khusus, seperti Kewaspadaan Nasional dan Belanegara (1990), serta Manggala BP-7 Tingkat Nasional (1996).
Bamsoet juga sempat mengikuti Diklat Kader Fungsional Pusat Golkar (1998), Diklat Jurkam Nasional Partai Golkar (1999), hingga Orientasi Fungsionaris Pusat Partai Golkar (2007).
