Pakar kesehatan masyarakat Universitas Indonesia Hasbullah Thabrany menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus berani bilang tidak mau menerima pemudik.
Dilansir Antara, Thabrany dalam keterangan pers diterima di Jakarta, Jumat (23/04), mengatakan kalau memaksa mudik harus menerapkan isolasi selama 14 hari. Menurut dia, perlu kebijakan yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Selain itu, Thabrany mengatakan Pemerintah DKI Jakarta juga harus menegaskan kepada masyarakat yang ingin kembali dari kampung halaman agar isolasi selama 14 hari.
"Sehingga masyarakat akan berpikir dua kali untuk mudik. Kalau itu sinkron, insya Allah masyarakat bisa dipaksa disiplin," katanya.
Menurutnya, sebagian masyarakat tak bisa diajak kompromi. Ada masyarakat yang wataknya begitu melekat pada kebiasaan-kebiasaan masa lalu, sehingga perlu memaksa mereka supaya disiplin.
"Jangan anggap enteng, karena mutasi virus semakin ganas dimungkinkan," kata Thabrany.
Lebih lanjut, Thabrany pun menilai kesadaran masyarakat untuk memakai masker untuk mencegah penularan COVID-19 harus kembali ditingkatkan.
Kalau ada masalah pada ketersediaan masker, pemerintah harus menyediakan supaya tidak ada alasan masyarakat tidak disiplin protokol kesehatan.
Bukan itu saja, menurutnya, tokoh berpengaruh perlu dilibatkan untuk membuat masyarakat menjadi disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan.
Mengedukasi masyarakat agar silaturahmi dengan keluarga di kampung bisa dilakukan tanpa mudik, misal memakai perangkat elektronik. Kalau mau memberikan uang, bisa ditransfer melalui bank.
Terkait adanya beberapa kepala daerah yang tidak secara tegas melarang mudik, menurut Thabrany perlu sanksi dari pemerintah pusat. Misal, beban biaya penanggulangan kasus COVID-19 menjadi tanggung jawab daerah yang tidak melarang mudik.
"Harus ada sanksi begitu. Kalau enggak, pemda seenaknya saja," ujar Thabrany.
Hasbullah Thabrany menegaskan mutasi virus COVID-19 bisa semakin menular jika masyarakat mudik. Beberapa mutasi virus bisa jadi lebih ganas dan mematikan, di sisi lain, masyarakat ngotot ingin pulang kampung alias mudik lebaran.
"Ini memang bagian yang berpotensi menimbulkan makin banyaknya kasus. Bisa jadi makin banyaknya kematian," kata Thabrany.
