Pernyataan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar soal pembangunan di Era Jokowi tuai kritikan. Melalui pernyataannya, Siti mengatakan bahwa pembangunan besar-besaran di era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau deforestasi.
Hal ini diungkapkan oleh Siti Nurbaya saat menghadiri undangan Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) di Universitas Glasgow, Skotalandia, Selasa (2/11/2021).
Menurut Siti, pembangunan atas nama Zero Deforestation sama dengan melawan mandat UUD 1945 untuk values dan goals establishment, membangun sasaran nasional untuk kesejahteraan rakyat secara sosial dan ekonomi.
Siti kemudian menambahkan bahwa kekayaan alam Indonesia termasuk hutan harus dikelola untuk pemanfaatannya. Namun, pengelolaan tersebut tentu saja harus berkeadilan.
Baca juga: Kerusakan Hutan Mangrove di Kepulauan Riau, Ini Foto-fotonya
Siti juga mengungkapkan bahwa penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia juga akan ditolak.
"Kita juga menolak penggunaan terminologi deforestasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia. Karena di Eropa contohnya, sebatang pohon ditebang di belakang rumah, itu mungkin masuk dalam kategori dan dinilai sebagai deforestasi. Ini tentu beda dengan Indonesia," kata Siti.
"Memaksa Indonesia untuk zero deforestation di 2030, jelas tidak tepat dan tidak adil. Karena setiap negara memiliki masalah-masalah kunci sendiri dan dinaungi Undang-Undang Dasar untuk melindungi rakyatnya," sambungnya.
Pembangunan besar-besaran era Presiden Jokowi tidak boleh berhenti atas nama emisi karbon atau atas nama deforestasi.
— Siti Nurbaya Bakar (@SitiNurbayaLHK) November 3, 2021
Siti lalu memberikan contoh soal banyaknya jalan yang terputus di daerah Kalimantan dan Sumatera karena harus melewati kawasan hutan.
"Misalnya di Kalimantan dan Sumatera, banyak jalan yang terputus karena harus melewati kawasan hutan. Sementara ada lebih dari 34 ribu desa berada di kawasan hutan dan sekitarnya. Kalau konsepnya tidak ada deforestasi, berarti tidak boleh ada jalan, lalu bagaimana dengan masyarakatnya, apakah mereka harus terisolasi? Sementara negara harus benar-benar hadir di tengah rakyatnya," sambungnya.
Namun, pernyataan Siti yang disampaikan di akun Twitter resminya itu justru menuai kritikan. Pernyataannya dinilai kurang tepat.
"Ya bener sih bu, tidak masalah jika mengorbankan hutan untuk pembangunan, selama pembangunan itu berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat sekitarnya dan tidak berlebihan. Tapi, masih banyak yg mengorbankan hutan untuk kepentingan pribadi atau korporat," kata @everythngiswell.
"Emisi karbon dan deforestasi mestinya jadi batasan bagi manusia untuk tidak berambisi menguasai bumi dengan dalih pembangunan untuk kepentingan sosial dan kesejahteraan. Di bumi ini yang hidup bukan cuma manusia loh bu, tapi juga ada hewan dan tumbuhan!" kata @SHPurnama.
