Sebanyak 3.830 orang positif Covid-19 terdeteksi masih melakukan mobilitas ke tempat publik. Hal ini pun menjadi sorotan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggota Komisi IX DPR RI F-PKS Kurniasih Mufidayati menyoroti pengawasan Satgas Covid-19 di level bawah dan Puskesmas terhadap aplikasi PeduliLindungi.
Karena itu Mufida mempertanyakan konektivitas data PeduliLindungi dengan Satgas Covid-19 sampai level terkecil yakni RT/RW dan Puskesmas. Sebab, selama ini yang cepat mendeteksi dan melakukan tindakan adalah Satgas Covid-19 di level RT/RW.
"Jadi kita pertanyakan, yang seharusnya isolasi mandiri atau karantina terpusat kenapa bisa jalan-jalan? Apakah data ini tidak diketahui oleh Satgas Covid-19 dan Puskesmas? atau memang selama ini dashboard PeduliLindungi tidak terhubung ke mereka?" ungkap Mufida di Jakarta, Rabu (15/9/2021).
BACA JUGA: Tak Ada Penumpang di Pesawat yang Hilang di Papua, Polisi: Isinya Hanya Sembako
Ditambah lagi, sambung dia, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga menyebut hingga 5 September, ada 1.603 orang dengan status hitam di PeduliLindungi mencoba masuk ke pusat perbelanjaan.
Menurut dia sejatinya dengan adanya aplikasi PeduliLindungi adalah usaha untuk semakin masifnya upaya 3T oleh pemerintah. Bukan sekadar aplikasi untuk syarat administratif warga mengakses fasilitas publik.
Ia meminta agar sosialisasi terkait aplikasi PeduliLindungi dan kegunaannya terus dilakukan. Sembari terus ini memperbaiki beberapa hal yang dilaporkan oleh pengguna.
"Jangan sampai PeduliLindungi hanya diasumsikan syarat untuk masuk mal dan memanfaatkan fasilitas publik. Aplikasi ini juga harus dimanfaatkan untuk aktivitas yang terhubung dengan test, tracing dan treatment. Terus sosialisasikan apa kegunaan aplikasi PeduliLindungi kepada masyarakat," tegas Mufida.
Politisi PKS ini memberi saran agar aplikasi PeduliLindungi ditambahkan semacam peringatan yang terhubung ke Satgas Covid-19 atau Puskesmas ketika seseorang yang masuk kategori hitam terindikasi akan keluar rumah.
"Harus terhubung dan ada peringatan. Misal akan keluar rumah untuk ke fasilitas kesehatan, Satgas Covid-19 atau Puskesmas bisa menyediakan ambulans dan kebutuhan lain. Tapi jika keluar bukan untuk kebutuhan kesehatan, maka Satgas Covid-19 setempat bisa memperingatkan langsung," sarannya.
Di sisi lain dia juga mengingatkan data kerap menjadi momok besar dalam penanganan pandemi saat ini. Ada perbedaan data antara pemerintah daerah dan Satgas Covid-19 pusat. Termasuk simpang siur data kematian yang sempat dihapus dari laporan harian.
"Kita jadinya mempertanyakan soal data 3 ribuan orang positif bisa jalan-jalan ini apa kategorisasinya? apakah ini berdasar laporan dari Satgas atau Puskesmas, kalau iya kenapa bisa jalan-jalan dan dimana pengawasannya?" tutur Mufida.
Ia mengingatkan bahwa meski kasus menurun, saat ini varian yang menyebar di Indonesia adalah varian Delta yang tingkat penularannya sangat cepat.
