Presiden Joko Widodo melontarkan gagasan supaya kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) menggantikan kerja para birokrat. Jokowi bahkan sudah menyampaikan usulan tersebut ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.
Hal tersebut disampaikan Jokowi pada Pembukaan Kompas100 CEO Forum tahun 2019 di Jakarta, pada Kamis (28/11).
"Saya sudah perintahkan juga ke menPAN (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara) agar birokrasi diganti dengan 'artificial intelligence', kalau diganti 'artificial intelligence' birokrasi kita lebih cepat saya yakin itu," ujar Jokowi.
Namun, rencana tersebut juga harus mendapatkan dukungan dan persetujuan dari para anggota DPR.
"Tapi sekali lagi, juga akan tergantung 'omnibus law' ke DPR," kata Jokowi.
Jokowi merencanakan "omnibus law" yaitu satu undang-undang (UU) yang merevisi beberapa UU. Menurut Jokowi, setidaknya ada 74 UU yang akan direvisi untuk mempermudah gerak pemerintah.
Ominibus law tersebut adalah dua undang-undang besar: pertama, UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Namun, rencana itu semua masih tergantung DPR.
"Desember nanti akan 'omnibus law' Perpajakan, Januari 'omnibus law' untuk Cipta Lapangan Kerja. Ada 74 UU yang kita kumpulkan dan dijadikan satu UU kepada dewan. Kita harapkan dengan UU baru kecepatan tindakan-tindakan kita di lapangan akan kelihatan cepat tapi tentu masih tergantung kepada persetujuan DPR, kalau disetujui saya yakin akan ada perubahan yang besar dari regulasi-regulasi yang kita miliki," ungkap Jokowi.
Sementara itu, untuk pembangunan SDM-nya, Jokowi menyerahkannya ke Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim. Selain itu, Jokowi juga berencana ingin melakukan pemangkasan birokrasi.
Jokowi pernah menyatakan bakal memangkas eselonisasi dalam struktur jabatan aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya yaitu untuk menyederhanakan birokrasi negara dan mengurangi hambatan-hambatan yang dapat mengganggu masuknya investasi.
