DPP Partai Golkar memilih wait and see terkait jatah menteri yang diberikan Joko Widodo di periode kedua. Berbeda dengan PKB yang secara terang-terangan mematok jatah 10 kursi menteri, Golkar lebih memilih santai.
Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafidz menilai sikap ini dikarenakan Golkar percaya bahwa Jokowi telah mengalokasikan kursi menteri kepada partai berlambang pohon beringin itu.
Jika dibutuhkan, kata Meutya, DPP akan mempersiapkan nama-nama yang masuk kriteria Jokowi. Termasuk generasi muda partai. Ia mengklaim Golkar punya banyak stok kader yang memumpuni sebagai pembantu presiden di periode kedua.
"Pak Jokowi ini kan insinyur, biasanya insinyur itu presisi sekali menghitungnya. Kami yakin Pak Jokowi punya hitung-hitungan dengan baik. Jadi sepenuhnya Golkar menyerahkan ke presiden yang mengatur peran Golkar di kabinet," kata Meutya dalam dialog bertema "Ribut Rebut Kursi Menteri" di kawasan Jakarta Pusat, Sabtu (6/7/2019).
Sejauh ini sudah ada dua partai koalisi pendukung Jokowi di Pilpres 2019 yang mengangkat wacana jatah menteri.
Mereka adalah PKB dan Nasdem. PKB lebih maju tiga langkah, karena berani meminta pos kementerian apa saja yang harus diberikan. Salah satunya, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sekarang dipimpin Susi Pudjiastuti.
Nasdem masih malu-malu untuk minta duduk di kementerian apa. Tapi partai yang diketuai Surya Paloh ini punya hitungan sendiri bahwa Nasdem layak mendapat 11 kursi menteri.
