Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan persoalan Papua merupakan masalah domestik Indonesia. Pemerintah, tidak akan memperlebar isu Papua menjadi masalah internasional.
JK menegaskan, apa yang terjadi di Papua, buka merupakan suatu pelanggaran HAM. Tetapi merupakan sesuatu yang terjadi akibat gesekan-gesekan antar masyarakat.
"Kritik internasional (terhadap Papua) itu suatu yang sangat kecil, terbatas. Karena itu bukan merupakan suatu pelanggaran HAM," ujarnya seperti dikutif dari VOA.
Pemerintah, kata ia, menerima kritik sebagai suatu upaya perbaikan. Namun, negara lain juga mempunyai tanggung jawab untuk saling bekerja sama, saling membantu bila ada masalah dan pemerintah Indonesia sudah sangat besar berperan dalam membangun Papua.
JK menegaskan, prinsip dasar bangsa Indonesia adalah segala konflik bisa diselesaikan secara dialog dan pemerintah selalu siap untuk mendahulukan dialog.
Namun, tegas JK, bahwa dialog itu harus dapat mewakili aspirasi yang ada di masyarakat (Papua) dan dialog yang dilakukan harus dalam konteks sama-sama sebagai satu bangsa.
Kondisi Papua dalam beberapa pekan ini, mengalami gejolak. Hal ini diawali oleh ujaran rasis pada mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur dan dituduh menghina bendara Merah Putih.
Terakhir, kerusuhan yang terjadi di Wamena, Papua, dan mengakibatkan beberapa orang meninggal dunia, serta kerusakan gedung-gedung perkantoran karena aksi pembakaran.
