Era New Normal, Pemerintah Siapkan Jurus Jitu Selamatkan UMKM

- Rabu, 3 Juni 2020 | 19:58 WIB
Salah satu usaha kecil.(freepik)
Salah satu usaha kecil.(freepik)

Pemerintah menyiapkan strategi khusus jelang pemberlakuan tatanan 'New Normal', khususnya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) agar mampu bangkit, setelah masa pandemi berangsur berakhir. 

Sebagaimana diketahui, penerapan new normal sendiri hingga kini masih menimbulkan pro kontra. Pasalnya, new normal yang diharapkan bisa memulihkan ekonomi, justru dikhawatirkan jadi bumerang dan kontraproduktif bagi keberlangsungan UMKM.

Ketakutan akan terjadinya gelombang kedua pandemi Covid-19 yang kemungkinan terjadi jika tatanan new normal diberlakukan, masih menjadi perhatian seluruh pihak. Sebab, jika itu terjadi, maka kebangkitan sektor UMKM akan lebih lama lagi terjadi. 

"Kami masih merumuskan supaya lebih matang lagi, kemudian (potensi) ada risiko-risiko terjadi lagi, ada (mencegah) gelombang (COVID-19) lagi," ujar Direktur Pengembangan UKM dan Koperasi Bappenas, Ahmad Dading Gunadi dalam video confference hari ini, Rabu (3/6/2020).  

Ahmad mengakui, didalam skenario yang sedang disiapkan pemerintah, risiko-risiko yang berpotensi terjadi, termasuk juga kebutuhan yang diperlukan UMKM untuk bangkit, sedang dipersiapkan oleh stakeholder terkait.

-
Ilustrasi UMKM.(freepik)

Namun demikian menurut Ahmad, penerapan tatamam new normal itu perlu dipahami bukan sebagai upaya pelonggaran pemerintah terhadap protokol pengamanan COVID-19. Melainkan justru menjalankan roda perkonomiam dengan standar-standar baru yang ketat.

"Sebenarnya bukan dilonggarkan, tapi dijalankan dengan protokol kesehatan, dengan penjagaan yang ketat. Ini masih dirumuskan pemerintah," ungkapnya.

Tanpa mengabaikan aspek keselamatan, Ahmad pun menyampaikan kepada para pelaku UMKM untuk bisa beradaptasi dengan melakukan perubahan perilaku dan kebutuhan konsumen dalam new normal.

Berdasarkan riset SCORE Indonesia ILO pada April 2020, diketahui sebanyak 70% dari 571 perusahaan UMKM terdampak penghentian produksi dan 90% terganggu cashflow-nya akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).


Artikel Menarik Lainnya:

 

Editor: Administrator

Tags

Rekomendasi

Terkini

X