Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Luqman Hakim enggan menanggapi tudingan yang dilontarkan oleh Partai Demokrat soal Presiden Jokowi yang mempersiapkan Gibran Rakabuming Raka untuk Pilgub DKI 2024 lantaran menolak revisi Undang-Undang tentang Pemilu.
Ia pun mempersilakan apabila Partai Demokrat menduga dan berspekulasi demikian. Menurutnya siapapun bebas berspekulasi karena tidak ada larangan.
"Namanya spekulasi atau menduga, siapapun dan apapun boleh saja. Ini negeri bebas. Tidak ada larangan siapapun untuk menduga-duga," ujar Luqman kepada wartawan, Sabtu (13/2/2021).
Meskipun bagian dari pemerintah, kata dia, PKB tidak memiliki kepentingan terkait Gibran terhadap keputusan mereka untuk tidak melakukan revisi UU tentang Pemilu.
"Dugaan soal kaitan penghentian revisi UU Pemilu dan Pilkada dengan kepentingan Pak Jokowi akan jadikan Gibran Gubernur DKI 2024, itu yang bisa jawab ya Pak Jokowi sendiri. Partai koalisi pemerintah tidak pada posisi kepentingan seperti itu," tegasnya.
Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan memandang ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan revisi UU Pemilu ini. Bahkan dia berujar ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," ucap Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).
