Istana Dituduh Terlibat Soal Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, Ini Reaksi Jhoni Allen

- Selasa, 9 Maret 2021 | 08:50 WIB
Ketum Demokrat Moeldoko, Jhoni Allen. (Antara).
Ketum Demokrat Moeldoko, Jhoni Allen. (Antara).

Kader Senior Partai Demokrat Jhoni Allen menjelaskan terkait pemilihan Moeldoko sebagai Ketua Umum (Ketum)  Partai Demokrat dalam Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Termasuk menjelaskan tudingan bila istana terlibat atas kudeta tersebut.

“Itulah salah satu keinginan kami meminang Pak Moeldoko, tidak ada kaitannya dengan jabatan pemerintahan. Walaupun tidak menafikan jabatan itu adalah penting tetapi jabatan di pemerintah masih ada lagi, orang yang jabatannya lebuh tinggi kalau bicara soal jabatannya,” tegas Jhoni dalam video yang diberikannya kepada Indozone, Senin (8/3/2021).

“Tapi lebih kepada kepribadiannya yang sangat simpati, menghargai orang bahkan bawahannya. Bahkan beliau bintang 4 tertingggi dalam karir kemiliteran itu yang membuat saya bangga dan beliau akhirnya mau bergabung menjadi ketum partai Demokrat saat KLB di sumut Deli Serdang,” tambahnya.

Baca Juga: AHY Digugat Marzuki Alie dan Lima Eks Kader Demokrat Lainnya ke PN Jakarta Pusat

Menurut Jhoni, inisiatif awal pendekatan Moeldoko datang dari kader-kader di internal partai. Dirinya mengaku banyak kader yang tertarik dengan figur dan sosok seorang Moeldoko. 

“Bapak jendral haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Kenapa saya katakan begitu? Karena kamilah yang datang meminang,” ujar Jhoni.

Jhoni lantas membeberkan alasan kader internal Demokrat ingin meminang Moeldoko. Salah satunya karena Jenderal bintang empat itu dianggap sosok yang potensial.

“Kenapa kami datang meminang? Karena kami melihat sosok jendral yang sangat potensial dan tidak pernah ada cacat di dalam perjalanannya mendapatkan bintang empat dan cukup familiar bahkan kita melihat di media elektronik saat beliau menjadi panglima sangat menghargai para prajuritnya,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Moeldoko terpilih sebagai Ketum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang Sumatera Utara. Lantas pengurus DPP Partai Demokrat dibawah kepengurusan AHY menolak hasil tersebut karena ilegal dan tidak sesuai dengan AD/ART.

Artikel Menarik Lainnya:

Editor: Edi Hidayat

Tags

Rekomendasi

Terkini

X