Pemerintah saat ini tengah berusaha untuk meningkatkan rasio dan menurunkan disparitas internetifikasi di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Hal itu disampaikan langsung Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate, saat Rapat Koordinasi Dukungan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Wilayah Pariwisata Super Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur, Jumat (25/9/2020) malam.
"COVID-19 memberikan challenge luas bagi Kementerian Kominfo untuk memastikan ketersediaan infrastruktur TIK di-deploy secara memadai baik dari rasio internetifikasi maupun disparitas internet antar wilayah," katanya, dilansir dari Antara, Jumat (25/9/2020).
Ia juga menjelaskan bahwa dari hasil pemantauan quality of service (QoS) cakupan layanan internet di Indonesia yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo dan operator seluler, dari 83 ribu lebih desa dan kelurahan di Indonesia masih terdapat 12 ribu desa dan kelurahan yang belum tersedia layanan sinyal 4G.
Tak hanya itu saja, Indonesia saat ini juga masih memiliki blank spot atau titik yang belum terjangkau internet. Setidaknya ada 9.113 titik dan NTT memiliki 645 desa dan kelurahan yang menjadi blankspot.
Sebanyak 542 desa dan kelurahan akan menjadi wilayah kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) karena merupakan wilayah terluar, terdepan dan tertinggal (3T).
“Yang sekaligus akan menjadi tuan rumah bagi pagelaran internasional, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 dan ASEAN Summit 2023,” kata Johnny.
