Mengenai indeks potensi kerawanan (IPK) di suatu wilayah di Indonesia saat Pilkada 2020 secara serentak, Mabes Polri menyebut seluruh wilayah memiliki kerawanan yang berbeda. Ada berbagai kategori kerawanan yang dikelompokkan oleh Polri.
"Semua wilayah dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak lanjutan 2020 tentunya semua memiliki potensi kerawanan sesuai karakteristik masing-masing daerah," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Awi Setiyono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (11/9/2020).
Untuk titik wilayah yang sangat rawan, Awi tidak bisa membeberkannya. Dia menyebut hal itu masuk dalam data kepolisian yang tidak bisa dibuka ke publik.
"Rekan-rekan wartawan akan bertanya, berapa daerah yang sangat rawan, daerah rawan dan kurang rawan. Hal ini menjadi data inteligen yang tidak bisa kami sampaikan di forum ini," beber Awi.
Lebih jauh Awi mengatakan pihaknya sudah membuat kategori-kategori kerawanan suatu wilayah dalam pelaksanaan pilkada serentak 2020. Sebanuak 118 indikator kerawanan wilayah dikelompokkan oleh Polri.
"Pilkada serentak lanjutan 2020 terdiri dari 270 lokasi dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan dilaksanakan pemilihan serentak pada Rabu, 9 Desember 2020 sehingga tidak menutup kemungkinan dari 270 lokasi tersebut ada daerah yang kita anggap kurang rawan, rawan dan sangat rawan," kata Awi.
"Indeks potensi kerawanan pilkada serentak 2020 diatur dalam beberapa hal yang jadi unsur-unsur IPK, terdiri dari ada 5 dimensi, 17 variabel dan 118 indikator," sambung Awi.
Lima dimensi itu antara lain dimensi penyelenggara atau KPU yang memiliki tiga variabel berisi profesionalnya penyelenggara KPU. Dimensi kedua yakni dimensi peserta yang isinya persoalan terkait peserta paslon seprrti politik uang hingga isu sara terhadap para paslon.
Dimensi ketiga yaitu dimensi partisipasi masyarakat yang isinya terkait mobilisasi masyarakat untuk membuat hal anarkis. Dimensi keempat yakni terkait potensi gangguan keamanan yang indikatornya berisi konflik antar pendukung paslon.
Terakhir yakni dimensi ambang gangguan yang isinya potensi kriminalitas. Seluruh IPK di berbagai wilayah itu disebut Awi sudah terdata di Mabes Polri.
"Itu sudah menjadi catatan kepolisian untuk dijadikan pedoman dalam rangka diteksi dini terjadinya gangguan kamtibmas atau terjadinya hal-hal yang tidak diiginkan yang jadi dasar pengamanan oleh satuan kewilayahan dalam mensukseskan pilkada seretak 2020 agar berjalan aman, damai, sejuk, jujur, adil dan aman dari Covid-19," pungkas Awi.
Artikel Menarik Lainnya:
- Cewek Tagih Utang Rp18 Juta via Telepon, Endingnya yang Ngutang Lebih Galak
- Hajatan Pernikahan Geger Pengantin Pria Diguna-guna, Ramai Jadi Tontonan Warga
- Merinding, Bisnis Disantet Orang, Dagangan Ngga Laku hingga Toko Ditaburi Tanah Kuburan
