Gonjang-ganjing mengenai pengambilalihan (kudeta) kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), semakin memanas.
Teranyar, salah satu pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan menyebut bahwa ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bukan pendiri partai berlambang mercy tersebut.
Hencky juga mengatakan bahwa SBY baru bergabung dengan Partai Demokrat menjelang pencalonan diri sebagai calon presiden pada 2004 lalu. Sedangkan Partai Demokrat, kata dia, sudah mulai dibentuk sejak tahun 2001.
"Kalau ditanya di Cikeas tidak mengerti mereka. Ditanya DPP apa lagi. Mereka bukan pendiri kok," kata Hencky dalam konferensi pers di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (27/2/2021).
Lebih lanjut, Hencky menyebut bahwa mereka dapat menawarkan posisi Ketua Umum Partai Demokrat kepada Presiden Joko Widodo ataupun kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD.
Pendiri lainnya, Ilal Ferhard, tanpa tedeng aling-aling menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, sebagai orang yang paling cocok untuk menggantikan AHY.
Ilal berpendapat, sosok Moeldoko lebih pantas menduduki posisi Ketum Partai Demokrat mengingat sepak terjangnya yang pernah jadi Panglima TNI dan Kepala Staf Kepresidenan, membandingkannya dengan AHY yang menurutnya cenderung tertutup.
Sebelumnya isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus mesti 'turun gunung'.
SBY mengatakan, sejatinya dia sudah tidak ingin aktif lagi di dalam kegiatan sehari-hari Partai Demokrat. Namun, isu kudeta muncul dan membuatnya harus bergerak guna mencegah upaya tersebut.
Mantan Wakil Ketua Umum dan pendiri Partai Demokrat, Max Sopacua menilai, SBY seperti menebar ketakutan kepada para kader partai.
"SBY kelihatannya menebarkan ketakutan mengenai masalah KLB ini kan menebarkan ketakutan ke seluruh masyarakat Demokrat di seluruh Indonesia baik itu DPD, DPC, ranting anak ranting sampai anggota DPR, DPRD Provinsi hingga kabupaten/kota," ujar Max kepada wartawan, Jumat (26/2/2021).
Max menganggap SBY salah memandang bahwa dorongan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat bakal mengobrak-abrik kepengurusan sekarang ini. Padahal untuk meluruskan kebijakan-kebijakan partai ke jalan yang benar.
"KLB ini bukan untuk merombak tatanan. KLB untuk meluruskan jalan Partai Demokrat meluruskan kebijakan-kebijakan yang ada di pusat. Oleh pemimpin di pusat bukan di daerah, daerah itu menerima dampak dari kebijakan-kebijakan di pusat. Sehingga ada yang kurang happy tertekan dan lain-lain," terangnya.
Selain itu, Max menegaskan bahwa setiap kader yang mendorong KLB adalah untuk kepentingan perbaikan partai.
