Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Azis Syamsuddin dukung pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menekan kasus perundungan atau "bullying", intoleransi, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan.
Azis sepakat bahwa perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus, karena penindasan dalam bentuk apapun berdampak kepada psikis korban dan juga penindas.
Azis menyebut hal tersebut sudah diatur Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan.
"Kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan sudah diatur Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan. Namun kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih jadi persoalan, salah satu faktor yang menghambat karena implementasi peraturan tersebut dinilai belum efektif," kata Azis dalam keterangannya di Jakarta seperti dilansir dari Antara pada Sabtu (12/12/20).
Dia mendorong agar peran dan komitmen seluruh pihak untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur tersebut dari pembuat kebijakan di tingkat Kementerian, KPAI, tingkat universitas, sekolah, wali murid hingga para siswa-siswi.
Azis juga menjelaskan, pendidikan karakter yang dikedepankan pemerintahan Presiden Jokowi saat ini di lingkungan sekolah merupakan solusi terkait persoalan moral dan sosial tersebut.
"Pendidikan karakter tersebut merupakan solusi dan menjadi urgensi untuk mengatasi masalah moral-sosial serta meningkatkan prestasi akademik dengan mengajarkan nilai-nilai budaya," ujarnya.
Politisi Partai Golkar itu menilai semua pihak harus menghapus budaya penindasan dan pendidikan karakter sejak dini wajib ditanamkan kepada anak-anak demi membangun generasi masa depan bangsa yang berkualitas dan berkarakter kuat.
