Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Ditjen Cipta Karya bersinergi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kelompok Masyarakat melakukan perbaikan kualitas kawasan permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses terhadap layanan infrastruktur dasar di permukiman kumuh perkotaan.
Kementerian Pekerjaan Umum dam Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya perbaikan dan mempercantik permukiman kumuh di perkotaan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
Selain perbaikan rumah dan lingkungan warga, PUPR juga membuat pos yang dimanfaatkan untuk anak-anak dan remaja belajar bahasa Inggris agar mereka siap dengan kedatangan turis-turis ke kampungnya karena dibangun menjadi kampung tematik.
Selain itu, PUPR juga membuat kondisi jalan tadinya aspal biasa dengan kanan kirinya drainase berupa got terbuka dengan memberikan ukiran ukirannya serta menutup saluran got terbuka diganti dengan sistem drainase yang lebih baik.
Pada periode 2015-2018, Kementerian PUPR telah melakukan penanganan seluas 23.407 hektar dan pada tahun 2019 ditargetkan akan ditangani seluas 13.704 hektar.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program Kotaku merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan Pemda dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.
“Kalau Pemerintah Daerah tidak bergerak dan masyarakat tidak terlibat aktif, maka program tidak akan berjalan. Bahkan kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,” kata Basuki.
Program Kotaku merupakan pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mendukung program 100-0-100 yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.
Salah satu Program Kotaku dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur pada Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kampoeng Lampion, Malang dengan total anggaran penataan lingkungan di salah satu kampung tematik di Kota Malang tersebut sebesar Rp 1 miliar lewat APBN Tahun Anggaran 2018.
"Sekarang jalannya sudah kelihatan bersih dengan ada ukirannya sehingga lebih indah, anak-anak juga bisa bermain dengan aman sampai malam, karena kanan kiri jalan sudah tidak ada saluran got terbuka, diganti dengan sistem drainase yang lebih baik,” kata Ketua RT 05/01 Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing, Kampoeng Lampion, Suheni.
Tahun 2018, Program Kotaku di Provinsi Jawa Timur dilakukan di 186 Kelurahan/Desa pada 28 Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp127,4 miliar.
Luas capaian pengurangan kumuh dari Program Kotaku di Jawa Timur pada tahun 2018 sebesar 592,48 hektar dengan total capaian pengurangan kawasan kumuh kumulatif dari 2017-2018 sebesar 912,66 hektar dari luasan kumuh sebesar 3.613 hektar.
Saat ini, sisa kawasan kumuh yang belum tertangani akan dilanjutkan pada tahun 2019 di 116 Kelurahan/Desa pada 28 Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp158,5 miliar.
