The Most Engaging Media For Millennials and GEN Z

Penuhi Panggilan MKD, Ketua IPW Dimintai Keterangan soal Ini
Ketua IPW Sugeng Santoso. (INDOZONE/Harits Tryan)
News

Penuhi Panggilan MKD, Ketua IPW Dimintai Keterangan soal Ini

Selasa, 27 September 2022 17:27 WIB 27 September 2022, 17:27 WIB

INDOZONE.ID - Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso memenuhi undangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI. Sedianya Sugeng hadir pada hari Senin (27/9/2022), tapi persoalan kecil yang membuat menjadi tertunda.

Ia berujar bilamana kehadirannya di MKD adalah untuk memberikan klarifikasi, terkait adanya aduan terhadap anggota DPR RI dari Fraksi PKB Heru Widodo.

"Terkait pernyataan Pak Heru yang intinya Pak Heru sebagai anggota Komisi III, meminta Polri untuk mendalami dugaan keterlibatan dua orang yang diduga sebagai bandar judi 303 yang memberi fasilitas penggunaan private jet kepada Brigjen HK," ujar Sugeng di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Heru sebelumnya mengutip pernyataan dari IPW yang di mana meminta Polri mengungkap, mendalami dan mendalami penggunaan fasilitas jet pribadi Brigjen Hendra Kurniawan.

Baca Juga: Buntut Ketua IPW Dihalangi Masuk Gedung, MKD akan Panggil Sekjen DPR

"Benar saya sebutkan ada dua nama dengan inisial RBT dan YS untuk didalami. IPW tidak bermaksud melakukan penuduhan, tapi minta didalami, didalami itu bisa benar bisa tidak, tadi di dalam saya sampaikan begitu," kata Sugeng.

Lebih jauh, kata Sugeng, pihaknya sangat mendukung Heru untuk terus bersuara menyampaikan pendapatnya sebagai anggota DPR. Mengingat anggota DPR mmepunyai tugas fungsi mengontrol.

Baca Juga: Siang Ini MKD Panggil Sekjen DPR, Buntut Ketua IPW Gak Boleh Masuk Lewat Gerbang Depan 

“Saya harus tegaskan lagi tambahan dalam IPW, IPW mendukung kerja Pak Heru Widodo sebagai anggota DPR mewakili suara rakyat, menjalankan fungsi kontrol, mendorong kepolisian melakukan penyelidikan, mendukung,” beber Sugeng.

“Kalau saya boleh berpendapat Heru Widodo sebagai anggota DPR, anggota Parlemen punya hak untuk menyatakan bersuara mewakili kepentingan publik, tidak ada pelanggaran kode etik di sini, karena sumbernya pun ada, yaitu dari sumber IPW, dan beliau sampaikan satu hal yang jadi tugasnya, baik di sidang dewan maupun di luar, itu beliau ada hak imunitas dan sumbernya ada, bukan mengada ada,” tambahnya.

Artikel Menarik Lainnya:

TAG
ARTIKEL LAINNYA
LOAD MORE

You have reached the end of the list. Want More? #KAMUHARUSTAU

JOIN US
JOIN US