Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid memandang wajar saja jika Komnas HAM turun membentuk tim sendiri dalam mengungkap kasus baku tembak antar polisi di rumah dinas Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
Pasalnya, Komnas HAM mempunyai tugas dan fungsi secara independen dalam menguak kasus baku tembak antara 2 anggota Polri berinisial Brigadir J dan Bharada E yang merupakan ajudan Kadiv Propam Irjen Ferdy Sambo.
“Memang sudah pada tempatnya kalau Komnas HAM segera turun tangan melakukan tugas dan fungsinya secara independen dan imparsial untuk mengungkap kasus ini, apalagi Kapolri sudah membuka pintu untuk berkordinasi bersama,” kata Jazilul kepada wartawan, Jumat (15/7/2022).
Baca Juga: AKBP Brotoseno Dipecat, Komisi III DPR Sebut Polri Bukan "Surga" untuk Anggota Bermasalah
Dengan Komnas HAM bekerja membantu proses kasus baku tembak ini, maka informasi liar terkait kejanggalan hingga spekulasi yang berkembang belakangan bisa diredam.
“Justu berbagai informasi liar, kejanggalan dan spekulasi yang berkembang ini mesti dijawab oleh tim gabungan dengan kerja cepat mengungkap misteri kasus ini, agar tidak muncul kesan ditutup tutupi,” urai Jazilul.
Lebih jauh lagi, Wakil Ketua MPR RI ini meyakini bilamana cepat atau lambat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Untuk itu, dia juga meminta kepada semua pihak mempercayakan tim gabungan yang ditunjuk oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kita percayakan saja pada tim gabungan yang ditunjuk Kapolri untuk bekerja cepat, terbuka dan profesional agar kasus ini segera terungkap kebenarannya dengan jernih dan jelas,” tandasnya.
Sebelumnya, meski dilibatkan oleh Polri untuk ikut mengusut kasus baku tembak antar polisi di kediaman Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo, Komnas HAM nampaknya memilih jalan lain. Komnas HAM tegas menyebut pihaknya akan bekerja sendiri melakukan penyelidikan.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (13/7/2022).
"Saya ingin menegaskan soal independensi Komnas, artinya Komnas akan bekerja sendiri. Akan bekerja sendiri tentu saja dengan SOP dan mekanisme yang ada di internal Komnas HAM," kata Beka.
