Ketua DPR RI Puan Maharani turut menyoroti menyoroti kasus kematian santri Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), Ponorogo, Jawa Timur, berinisial AM (17) yang diduga dianiaya teman sesama santri.
Atas hal tersebut, Puan meminta kepada pemerintah dapat melakukan evaluasi terhadap sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes). Hal ini perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak lagi terulang.
“Kami meminta Pemerintah melakukan evaluasi sistem pembelajaran di pondok pesantren (ponpes) agar tidak terulang lagi kasus kekerasan di lingkungan ponpes,” kata Puan, Kamis (8/9/2022).
Karena itu, ia melihat harus asa upaya Kementerian Agama (Kemenag) yang akan menyusun regulasi untuk mengantisipasi kasus kekerasan di lembaga pendidikan agama dan keagamaan.
Baca Juga: Polisi Ringkus Gembong Geng Motor Terkenal 234 SC yang Nekat Begal Korbannya di Medan
Menurutnya, Kemenag memang harus melakukan pengawasan lebih terhadap ponpes sekalipun pesantren merupakan lembaga independen.
“Hal ini perlu dilakukan agar kasus kekerasan atau penganiayaan di pesantren tidak terulang. Serta agar ada aturan yang rigid dalam mengatasi persoalan kekerasan di lingkungan lembaga pendidikan agama dan keagamaan,” tutur Puan.
Puan menyayangkan terjadinya tindak kekerasan di Ponpes Gontor. Ia mengatakan, segala bentuk tindak kekerasan dalam dunia pendidikan tidak dapat ditolerir.
“Lembaga pendidikan keagamaan seharusnya menjadi pusat pendidikan mental dan karakter agar peserta didik menjadi pribadi unggul secara intelektual maupun akhlak,” ucap Puan.
DPR, kata Puan, akan meminta agar kasus kekerasan di Ponpes Gontor dapat diproses hukum secara adil dan transparan. Puan juga meminta seluruh pihak tunduk terhadap proses hukum yang sedang berjalan.
“Kami menegaskan, DPR akan ikut mengawal persoalan ini hingga tuntas. Alat kelengkapan dewan (AKD) terkait juga akan ambil bagian bersama Pemerintah dalam mengevaluasi sistem pendidikan di pesantren untuk mengantisipasi terulangnya kasus kekerasan,” ungkapnya.
Di sisi lain, politisi PDIP ini meminta pemerintah juga mengawasi secara ketat proses pembinaan terhadap para terduga pelaku kekerasan yang merupakan peserta didik. Apalagi, kata Puan, jika para terduga pelaku masih di bawah umur.
“Mereka harus mendapat pembinaan yang tepat dan jangan sampai justru menimbulkan korban baru,” tutupnya.
