Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani membeberkan alasan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) belum menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Menurutnya pembentukan koalisi partai untuk Pemilu 2024 masih dinamis, dan masih sangat mungkin ada partai yang keluar maupun masuk ke dalam suatu koalisi. Untuk itu, KIB ingin terlebih dulu menguatkan platform politik sebelum mengusung nama-nama capres-cawapres
“KIB dari awal memang sudah menyepakati yang ingin dikedepankan itu platformnya dulu kemudian dicari orangnya yang cocok diusung oleh KIB itu untuk pilpres dan tentu untuk pemerintahan yang akan datang kalau paslonnya terpilih,” kata Arsul kepada wartawan di DPP PPP, Jakarta Pusat, Minggu (5/2/2023).
Baca Juga: PPP: Nama Erick Thohir Paling Ramai Dibahas di Internal, Bisa Jadi Capres atau Cawapres
Arsul menyebut, salah satu alasannya adalah akan banyak serangan politik yang bermunculan jika capres-cawapres diumumkan terlalu dini. Hal itulah yang menimpa Anies Baswedan usai dideklarasikan sebagai capres oleh Partai NasDem.
“Kita juga menyaksikan misalnya begitu Mas Anies dideklarasikan menjadi capres kan kemudian ruang tembaknya jadi bermunculan. Itu menjadi salah satu saya kira sisi negatif kalau capres terlalu awal diumumkan,” jelas Arsul.
Selain itu, kata Arsul, KIB yang terdiri dari PPP, Golkar dan PAN belum mau terburu-buru mengumumkan capres-cawapres karena waktu pendaftaran di Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih cukup lama.
“KIB belum menentukan capresnya ya karena memang pendaftaran untuk pilpres masih lama. Untuk apa juga kemudian harus terburu-buru,” ungkap Arsul.
Baca Juga: Sambangi Markas Golkar, Surya Paloh Buka Kemungkinan NasDem Berkoalisi dengan KIB
Arsul menambahkan, konstelasi koalisi yang dinamis tidak hanya terjadi di KIB, tetapi juga di Koalisi Indonesia Raya (KIR) maupun di Koalisi Perubahan. Ia menilai, komposisi tiga koalisi parpol yang ada saat ini masih memungkinkan untuk berubah.
“Apa arti dinamis? Artinya di koalisi itu bisa tetap, kemudian bertambah, bisa juga kemudian berubah. Dalam arti ada yang kemudian keluar, dan masuk ke koalisi yang lain. Atau bahkan ada juga nanti koalisi yang bisa saja kemudian terhenti karena misalnya tidak mencukupi untuk bisa mengusung pasangan calon karena kurang dari 20 persen,” pungkasnya.
