Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemeriksaan terhadap Direktur PT Kani Jaya Sentosa, Yamitema T Laoly sebagai saksi di gedung KPK, tak ada hubungannya dengan keluarga.
Hal tersebut diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, pada Senin (18/11/19).
"Pemeriksaan saksi itu kapasitasnya personal, jadi tidak terkait dengan siapa orangtuanya, siapa adiknya, siapa kakaknya karena yang dibutuhkan adalah keterangan Yamitema Laoly dalam kapasitas dia sebagai pihak swasta terkait proyek yang dikerjakan di Medan," ujar Febri.
Yamitema sendiri merupakan putra dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly. Yamitema diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari (IAN).
Isa merupakan tersangka kasus kasus suap terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.
"Jadi, informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang sifatnya personal yang bersangkutan, tidak ada hubungan dengan keluarga saya kira," kata Febri.
KPK mengklarifikasi Yamitema terkait proyek di Dinas PUPR Kota Medan yang pernah dikerjakan oleh perusahaannya. Tapi, setelah diperiksa oleh KPK, Yamitema mengaku tak ditanya soal proyek-proyek di Kota Medan.
Yamitema juga membantah bahwa perusahaannya sering bekerjasama dengan Pemkot Medan. Ketika ditanya apakah ada permintaan uang dari tersangka Isa, ia juga membantahnya.
"Tidak ada, itu tidak ada sama sekali," ujar Yamitema.
Diketahui, KPK pada Rabu (16/10) telah menetapkan Wali Kota Medan nonaktif Tengku Dzulmi Eldin sebagai tersangka dugaan penerimaan suap bersama dua orang lainnya, yakni Isa Ansyari dan Kepala Bagian Protokoler kota Medan Syamsul Fitri Siregar.
Dalam perkara ini, Dzulmi diduga menerima sejumlah uang dari Isa Ansyari. Uang yang diterima yaitu sebesar Rp20 juta setiap bulan pada periode Maret-Juni 2019. Pada 18 September 2019, Isa juga memberikan uang senilai Rp50 juta kepada Dzulmi.
Pemberian kedua terkait dengan perjalanan dinas Dzulmi ke Jepang yang juga membawa keluarganya.
