Pemerintah RI menggelontorkan uang sebanyak Rp 5,6 triliun untuk Program Kartu Pra-Kerja untuk mengatasi masalah pengangguran akibat dampat wabah COVID-19. Program tersebut dikecam oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Menurut Fadli, Program Kartu Pra-Kerja tersebut tak lebih dari akal-akalan pemerintah untuk merampok uang rakyat. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan rakyat adalah uang tunai, bukan pelatihan daring seperti yang ramai diperbincangkan belakangan.
"Itu perampokan digital, begal digital...Menurut saya negara ini memang sedang dirampok. Ini perampokan di siang bolong. Kita yang mengetahuinya cuma bisa teriak 'maling', tapi gak bisa gebukin...Harusnya langsung aja cash transfer seperti di Amerika. Kalau gak salah 1.200 dolar per orang. Langsung masuk ke rekening masyarakat. Kalau ada yang tidak punya rekening, sampaikan aja melalui RT atau RW," ujar Fadli ketika berbincang dalam program 'DICECAR' melalui saluran YouTube Refly Harun.
Fadli mengatakan, jika pun pemerintah ingin meningkatkan kompetensi dan sumber daya rakyat dengan mengadakan pelatihan, bahannya lebih baik disiarkan melalui TVRI sehingga efisien dan menghemat anggaran.
"5,6 triliun itu angka yang sangat besar. Dan kalau tepat sasaran pada rakyat saya kira rakyat akan merasakan betul-betul kehadiran negara," katanya.
Pada dialog itu Refli Harun sempat bertanya kepada Fadli soal tindakan yang akan dilakukannya bila mendapatkan kesempatan menangani wabah Corona. Hal pertama yang akan dia lakukan adalah memberhentikan Menteri Kesehatan dr Terawan Agus Putranto.
"Itu yang pertama, menteri kesehatan diberhentikan. Kasihan beliau, biar istirahat. Kemudian ahli-ahli medis akan saya kumpulkan," katanya.
