Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada 17 satuan kerja (Satker) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di berbagai wilayah di Indonesia atas predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Selain itu ada 1 Satker Lapas Perempuan Kelas II A Malang yang mendapat predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami mengatakan tolok ukur dan instrumen penilaian ini bukan dilakukan oleh Ditjen PAS melainkan dinilai langsung oleh Kemenpan RB dengan proses penilaian selama 1 tahun.
"Bukan kita yang menilai tetapi Kemenpan RB. Jadi instrumen dan tolok ukurnya, mereka (Kemenpan RB) yang menilai," ujarnya kepada Indozone, Selasa (10/12) malam di di Gedung Ditjen Pas, Jakarta Pusat.
Sri menjelaskan memang tidak mudah bagi Lapas dan Rutan untuk konsisten dalam menerapkan aturan khususnya terkait pelayanan. Sehingga, banyak hal-hal yang mungkin menjadi pertimbangan dalam menilai sebuah Lapas dan Rutan untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM.
"Oleh karenanya memang kita usulkan dan sudah diverifikasi oleh inspektorat jenderal kemudian diverifikasi oleh tim yang dibentuk oleh Menkumham didorong pada Menpan RB kemudian dilakukan penelitian tentang indeks kepuasan masyarakat dan di survei," jelasnya.
Ditjen PAS menggelar syukuran terkait 17 Satkernya yang mendapat predikat WBK dan satu Satker yang mendapat WBBM di berbagai wilayah di Indonesia. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Dirjen Pas, Sri Puguh Budi Utami dan memberikan apresiasi kepada kepala Lapas dan Rutan yang meraih predikat WBK dan WBBM.
